Berita

Pendukung Hizbullah/Net

Dunia

Sengketa Perbatasan, Hizbullah Ancam Serang Israel

SENIN, 01 AGUSTUS 2022 | 07:26 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kelompok militan Hizbullah Libanon mengancam akan menyerang industri gas alam lepas pantai milik Israel kecuali negara Yahudi itu menyelesaikan sengketa perbatasan laut dengan Beirut.

Ancaman tersebut terungkap dalam sebuah video yang dirilis pada Minggu (31/7), menunjukkan rekaman drone dari kapal dan platform produksi yang terlibat dalam penyadapan deposit gas lepas pantai besar-besaran Israel.

Video yang juga menunjukkan koordinat untuk setiap lokasi yang ditampilkan dimulai dengan kata-kata dari pidato baru-baru ini oleh pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah.


Dari keterangan video, rekaman itu diambil pada hari Sabtu dan pada 9 Juni. Gambar-gambar itu dilaporkan diambil di Karish, sebuah ladang di perairan yang disengketakan di mana perusahaan hulu yang berbasis di London, Energean, berencana untuk mulai memompa gas di bawah kontrak dengan pemerintah Israel akhir tahun ini.

Sengketa wilayah meningkat setelah kapal terapung Energean tiba di Karish pada bulan Juni. Kapal trsebut merupakan kapal produksi, penyimpanan, dan pembongkaran (FPSO).

Karish merupakan ladang yang terletak sekitar 90 km barat Haifa, dekat pengembangan gas Leviathan dan Tamar Israel. Diperkirakan Karush bisa menampung lebih dari 1,8 triliun kaki kubik bahan bakar.

Presiden Lebanon Michel Aoun memperingatkan bahwa setiap upaya untuk menyadap simpanan gas di daerah yang diperebutkan tanpa terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan, adalah "provokasi dan tindakan agresif."

Yerusalem Barat bersikeras bahwa blok Karish terletak sepenuhnya di dalam zona ekonomi eksklusif Israel, seperti yang diakui oleh PBB, dan tidak tunduk pada sengketa maritim antara negara-negara tersebut.

AS sendiri saat ini sedang menengahi negosiasi antara Lebanon dan Israel.

Faktanya, video Hizbullah itu dikeluarkan beberapa jam sebelum utusan AS Amos Hochstein dijadwalkan bertemu dengan para pemimpin Lebanon di Beirut.

"Mencapai resolusi itu perlu dan mungkin, tetapi hanya dapat dilakukan melalui negosiasi dan diplomasi," kata Departemen Luar Negeri AS pada Sabtu dalam sebuah pernyataan.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya