Berita

Pendukung Hizbullah/Net

Dunia

Sengketa Perbatasan, Hizbullah Ancam Serang Israel

SENIN, 01 AGUSTUS 2022 | 07:26 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kelompok militan Hizbullah Libanon mengancam akan menyerang industri gas alam lepas pantai milik Israel kecuali negara Yahudi itu menyelesaikan sengketa perbatasan laut dengan Beirut.

Ancaman tersebut terungkap dalam sebuah video yang dirilis pada Minggu (31/7), menunjukkan rekaman drone dari kapal dan platform produksi yang terlibat dalam penyadapan deposit gas lepas pantai besar-besaran Israel.

Video yang juga menunjukkan koordinat untuk setiap lokasi yang ditampilkan dimulai dengan kata-kata dari pidato baru-baru ini oleh pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah.

Dari keterangan video, rekaman itu diambil pada hari Sabtu dan pada 9 Juni. Gambar-gambar itu dilaporkan diambil di Karish, sebuah ladang di perairan yang disengketakan di mana perusahaan hulu yang berbasis di London, Energean, berencana untuk mulai memompa gas di bawah kontrak dengan pemerintah Israel akhir tahun ini.

Sengketa wilayah meningkat setelah kapal terapung Energean tiba di Karish pada bulan Juni. Kapal trsebut merupakan kapal produksi, penyimpanan, dan pembongkaran (FPSO).

Karish merupakan ladang yang terletak sekitar 90 km barat Haifa, dekat pengembangan gas Leviathan dan Tamar Israel. Diperkirakan Karush bisa menampung lebih dari 1,8 triliun kaki kubik bahan bakar.

Presiden Lebanon Michel Aoun memperingatkan bahwa setiap upaya untuk menyadap simpanan gas di daerah yang diperebutkan tanpa terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan, adalah "provokasi dan tindakan agresif."

Yerusalem Barat bersikeras bahwa blok Karish terletak sepenuhnya di dalam zona ekonomi eksklusif Israel, seperti yang diakui oleh PBB, dan tidak tunduk pada sengketa maritim antara negara-negara tersebut.

AS sendiri saat ini sedang menengahi negosiasi antara Lebanon dan Israel.

Faktanya, video Hizbullah itu dikeluarkan beberapa jam sebelum utusan AS Amos Hochstein dijadwalkan bertemu dengan para pemimpin Lebanon di Beirut.

"Mencapai resolusi itu perlu dan mungkin, tetapi hanya dapat dilakukan melalui negosiasi dan diplomasi," kata Departemen Luar Negeri AS pada Sabtu dalam sebuah pernyataan.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Tim 7 Jokowi Sedekah 1.000 Susu dan Makan Gratis

Selasa, 30 April 2024 | 20:00

Jajaki Alutsista Canggih, KSAL Kunjungi Industri Pertahanan China

Selasa, 30 April 2024 | 19:53

Fahri Minta Pembawa Nama Umat yang Tolak 02 Segera Introspeksi

Selasa, 30 April 2024 | 19:45

Kemhan RI akan Serap Teknologi dari India

Selasa, 30 April 2024 | 19:31

Mantan Gubernur BI Apresiasi Program Makan Siang Gratis

Selasa, 30 April 2024 | 19:22

Anies Bantah Bakal Bikin Parpol

Selasa, 30 April 2024 | 19:07

Bertemu Mendag Inggris, Menko Airlangga Bahas Penguatan Ekonomi Perdagangan

Selasa, 30 April 2024 | 18:44

Dandim Pinrang Raih Juara 2 Lomba Karya Jurnalistik yang Digelar Mabesad

Selasa, 30 April 2024 | 18:43

Raja Charles III Lanjutkan Tugas Kerajaan Sambil Berjuang Melawan Kanker

Selasa, 30 April 2024 | 18:33

Kemhan India dan Indonesia Gelar Pameran Industri Pertahanan

Selasa, 30 April 2024 | 18:31

Selengkapnya