Berita

Pendukung Hizbullah/Net

Dunia

Sengketa Perbatasan, Hizbullah Ancam Serang Israel

SENIN, 01 AGUSTUS 2022 | 07:26 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kelompok militan Hizbullah Libanon mengancam akan menyerang industri gas alam lepas pantai milik Israel kecuali negara Yahudi itu menyelesaikan sengketa perbatasan laut dengan Beirut.

Ancaman tersebut terungkap dalam sebuah video yang dirilis pada Minggu (31/7), menunjukkan rekaman drone dari kapal dan platform produksi yang terlibat dalam penyadapan deposit gas lepas pantai besar-besaran Israel.

Video yang juga menunjukkan koordinat untuk setiap lokasi yang ditampilkan dimulai dengan kata-kata dari pidato baru-baru ini oleh pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah.


Dari keterangan video, rekaman itu diambil pada hari Sabtu dan pada 9 Juni. Gambar-gambar itu dilaporkan diambil di Karish, sebuah ladang di perairan yang disengketakan di mana perusahaan hulu yang berbasis di London, Energean, berencana untuk mulai memompa gas di bawah kontrak dengan pemerintah Israel akhir tahun ini.

Sengketa wilayah meningkat setelah kapal terapung Energean tiba di Karish pada bulan Juni. Kapal trsebut merupakan kapal produksi, penyimpanan, dan pembongkaran (FPSO).

Karish merupakan ladang yang terletak sekitar 90 km barat Haifa, dekat pengembangan gas Leviathan dan Tamar Israel. Diperkirakan Karush bisa menampung lebih dari 1,8 triliun kaki kubik bahan bakar.

Presiden Lebanon Michel Aoun memperingatkan bahwa setiap upaya untuk menyadap simpanan gas di daerah yang diperebutkan tanpa terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan, adalah "provokasi dan tindakan agresif."

Yerusalem Barat bersikeras bahwa blok Karish terletak sepenuhnya di dalam zona ekonomi eksklusif Israel, seperti yang diakui oleh PBB, dan tidak tunduk pada sengketa maritim antara negara-negara tersebut.

AS sendiri saat ini sedang menengahi negosiasi antara Lebanon dan Israel.

Faktanya, video Hizbullah itu dikeluarkan beberapa jam sebelum utusan AS Amos Hochstein dijadwalkan bertemu dengan para pemimpin Lebanon di Beirut.

"Mencapai resolusi itu perlu dan mungkin, tetapi hanya dapat dilakukan melalui negosiasi dan diplomasi," kata Departemen Luar Negeri AS pada Sabtu dalam sebuah pernyataan.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Dua Kali Belanja dalam Sepekan, Komisaris AMMN Tambah 4,62 Juta Saham

Sabtu, 25 Juli 2026 | 08:23

Di KUII VIII, MUI Dorong Gagasan Danantara Syariah Indonesia

Sabtu, 25 Juli 2026 | 08:00

Wall Street Variatif, S&P 500 Nyaris Tak Bergerak

Sabtu, 25 Juli 2026 | 07:38

Bursa Eropa: DAX dan STOXX 600 Menguat di Akhir Pekan

Sabtu, 25 Juli 2026 | 07:20

Walkot Jakpus Melarang Laporan Warga Berhenti di Meja Birokrasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 07:07

Respon Kadin Soal PMI Manufaktur: Genjot Perdagangan dan Investasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 07:03

Putusan MK soal Kuota Hangus Terobosan Menuju Keadilan Digital

Sabtu, 25 Juli 2026 | 06:51

Febrie Ditahan Tanpa Borgol dan Rompi Pink

Sabtu, 25 Juli 2026 | 06:42

Untung Hakim Masih Ada

Sabtu, 25 Juli 2026 | 06:25

Program Wakaf 99 Masjid Asmaul Husna Dimulai di Aceh

Sabtu, 25 Juli 2026 | 06:19

Selengkapnya