Berita

Pemilu serentak/Ist

Politik

Ketua PMII Kuningan Khawatir Kekuatan Oligarki Kalahkan Partisipasi Rakyat pada Pemilu 2024

SABTU, 30 JULI 2022 | 20:54 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Jaringan aktivis pemuda dan mahasiswa Kuningan, Jawa Barat, mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam hajatan rakyat lima tahunan dalam gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.

Pesan tersebut disampaikan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kuningan, Toto Sunarto bersama elemen organisasi kemasyarakatan dan pemuda (OKP) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan jaringan aktivis se-Kabupaten Kuningan lainnya.

Toto mengatakan, berharap agenda demokrasi ini jangan sampai tercederai oleh ulah segelintir elite politik yang belakangan kian menggenggam erat hak-hak konstitusional rakyat.


"Sebab, situasi yang terjadi saat ini justru kontraproduktif terhadap semangat demokrasi. Demokrasi mengandaikan adanya supremasi rakyat dalam setiap penentuan agenda publik," ujar Toto dalam keterangannya, Sabtu (30/7).

"Namun, kenyataannya semua kanal telah dimomopoli segelintir elite partai yang berakibat buruk terhadap hak kedaulatan rakyat," imbuhnya.

Dia juga menyoroti sikap petinggi partai politik hari ini dalam merespons tuntutan masyarakat. Menurutnya, partai masih belum peka terhadap sinyal aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Senada, disampaikan Ketua PMII Kuningan, Evi Novianti. Dia mengaku sangat khawatir terkait adanya intervensi oligarki terhadap Pemilu Serentak 2024.

"Kelompok oligarki akan mengalahkan kekuatan partisipatif rakyat dalam Pemilu 2024. Ini dikarenakan oligarki memiliki sumber daya ekonomi atau kapital dan sumber daya politik yang tidak dimiliki rakyat biasa," terangnya.

Evi menegaskan, kecerdasan politik masyarakat seyogyanya tidak hanya sebagai objek demokrasi, melainkan sebagai subjek utama yang kritis.

"Tapi lagi-lagi, inilah naifnya, publik hanya mendapatkan janji dan pesona, bahkan menyaksikan gejolak yang merugikan publik," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya