Berita

Ilustrasi partai politik/Net

Politik

KPU Pastikan Pengalaman Ricuh Pendaftaran Parpol Tahun 2018 Tak Akan Berulang

SABTU, 30 JULI 2022 | 19:56 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kejadian ricuh pada tahap pendaftaran partai politik (parpol) tahun 2018 silam menjadi pengalaman yang diantisipasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar tidak terjadi di masa pendafaran parpol bakal calon peserta Pemilu Serentak 2024.

Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos menjelaskan, KPU telah menyiapkan sejumlah langkah teknis untuk mencegah kejadian pada tahun 2018 silam tidak akan terjadi lagi.

Salah satu hal yang disiapkan KPU adalah mengenai waktu yang disediakan untuk mendaftar lebih lama ketimbang tahun 2018.


"Kalau ini sudah kita perpanjang waktunya. Harusnya 7 hari (sekarang) jadi 14 hari," ujar Betty saat ditemui di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/7).

Selain itu, lanjut Betty, KPU juga memberlakukan sistem antrian kepada parpol yang akan mendaftar menjadi peserta pemilu. Di mana, parpol diwajibkan menyampaikan surat kehadiran kepada KPU satu hari sebelum mendaftar.

"Mereka (parpol) bersurat dulu kepada kami, sehingga kami atur mereka duduk di mana," ungkapnya.

Untuk mencegah terjadinya ricuh di antara parpol, Betty memastikan staf KPU yang ditugaskan akan mengatur para parpol sesuai tempat duduk yang sudah disediakan.

"Kami punya 6 meja dan ada 8 kelompok kerja. Enam untuk menerima berkas, ada supervisor dari Kesekjenan KPU," demikian Betty.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya