Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken /Net
Kementerian Luar Negeri Tunisia memanggil penjabat kuasa usaha Amerika Serikat setelah pernyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan calon duta besar Amerika Joey Hood, mengenai jalur politik di Tunisia serta pemungutan suara konstitusional minggu ini.
Kementerian memanggil Natasha Franceschi, Kuasa Usaha di Kedutaan Besar AS di Tunisia, untuk dimintai tanggapannya soal komentar Blinken dan Hood yang bagi Tunisia tidak dapat diterima.
Kementerian mengatakan pernyataan Blinken bertentangan dengan prinsip-prinsip Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik.
Menteri Luar Negeri Othman Jerandi bahkan mengeluarkan kecamannya, menganggap AS terlalu ikut campur tangan dalam masalah internal nasional Tunisia. Jerandi juga merasa heran atas kritik pejabat AS, yang katanya "sama sekali tidak mencerminkan realitas situasi di Tunisia".
AFP melaporkan, beberapa jam sebelumnya, Jerandi telah bertemu dengan Presiden Kais Saied, yang menyatakan "penolakannya terhadap segala bentuk campur tangan dalam urusan internal negara".
Saied mengacu pada pernyataan, terutama dari pejabat AS, yang mengkritik referendum baru-baru ini tentang konstitusi baru, yang disetujui Senin oleh hampir 95 persen pemilih, meskipun dengan jumlah pemilih hanya 30,5 persen.
Konstitusi baru memberikan kekuasaan hampir tak terbatas kepada presiden, dan saingan Saied telah menyerukan boikot pemungutan suara.
Blinken pada Kamis menyuarakan keprihatinan bahwa "konstitusi baru dapat melemahkan demokrasi Tunisia dan mengikis rasa hormat terhadap hak asasi manusia dan kebebasan mendasar".
Blinken menyoroti rendahnya jumlah pemilih.
"Proses reformasi yang inklusif dan transparan sangat penting ke depan untuk mulai memulihkan kepercayaan jutaan orang Tunisia yang tidak berpartisipasi dalam referendum atau menentang konstitusi baru," kata Bliken ketika itu.
Hood juga ikut mengomentari politik Tunisia dengan mengatakan kepada Komite Urusan Luar Negeri Senat dalam sidang pada Rabu ((27/7) bahwa Tunisia baru-baru ini "mengalami erosi yang mengkhawatirkan dari norma-norma demokrasi dan kebebasan mendasar".
"Tindakan Presiden Kais Saied selama setahun terakhir untuk menangguhkan pemerintahan demokratis dan mengkonsolidasikan kekuasaan eksekutif telah menimbulkan pertanyaan serius," kata Hood.
Pernyata Blinken dan Hood dianggap sebagai pernyataan yang tidak bertanggung jawab dan tidak dapat diterima.
