Berita

Ilustrasi Pemilu/Net

Nusantara

OKP Cipayung Ciamis: Pemilu 2024 Momentum Rakyat Rebut Kembali Hak Konstitusional

JUMAT, 29 JULI 2022 | 14:13 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pemilu Serentak 2024 harus menjadi momentum bagi rakyat Indonesia untuk mengembalikan kedaulatan dan hak konstitusional yang belakangan erat berada digenggaman elit politik.

Hal tersebut menjadi poin utama yang dideklarasikan organisasi kemasyarakatan dan pemuda (OKP) Cipayung Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, pada Jumat (29/7).

Pada deklarasi itu, Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Ciamis, Fajar Satria mengatakan, hak konstitusional rakyat untuk menentukan pilihan politiknya adalah hal mutlak dalam sistem demokrasi yang dianut Indonesia.


Tetapi, kata dia, belakangan hak tersebut seperti hilang ketika jalan politik sudah diatur oleh kalangan elit. Menurutnya, kondisi itu adalah wujud kemunduran praktik demokrasi Indonesia, alih-alih menuju demokrasi yang lebih terkonsolidasi.

"Dalam kondisi yang demikian, bukan tidak mungkin rakyat hanya akan menjadi sasaran empuk mobilisasi dan manipulasi elit karena dianggap tidak punya kapasitas dalam mengubah keputusan-keputusan publik di level elite kekuasaan," ujar Fajar dalam keterangannya.

Senada, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Ciamis, Siraj Naufal menyebutkan, kedaulatan masyarakat kini sedang disabotase oleh kekuatan segelintir elite yang memonopoli saluran politik.

"Bukan omong kosong belaka bahwa suara rakyat kini dibonsai oleh elite-elite politik yang sama sekali menafikan hak konstitusional warga dalam konteks partisipasi politik," katanya.

Dia menambahkan, realitas politik di Indonesia saat ini, nyaris tidak memberikan ruang yang lebih demokratis kepada masyarakat sebagai subjek pemegang daulat dalam menentukan arah bangsa.

Kaitannya dengan itu, Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Ciamis, Galuh menyebut slogan kedaulatan rakyat dalam semangat demokratisasi hanya sekadar lip service yang nihil manifestasi.

"Bahayanya, kedaulatan semu ini perlahan dianggap sebagai hal lumrah tanpa mempertanyakannya lagi. Alhasil, partisipasi politik rakyat berubah esensi dari perjuangan menentukan nasib menjadi sebatas pemenuhan formalitas," pungkasnya.

Populer

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

324 Hunian Layak untuk Warga Bantaran Rel Senen Rampung Juni 2026

Senin, 06 April 2026 | 18:15

Kasus Amsal Sitepu Harus jadi Refleksi Penegakan Hukum

Senin, 06 April 2026 | 17:59

WFH Jumat Tak Boleh Ganggu Produktivitas

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Putri Zulhas Ngaku Belum Tahu Gugatan Pengosongan Rumah

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Petinggi Tiga Travel Haji Dicecar KPK soal Perolehan Keuangan Tidak Sah

Senin, 06 April 2026 | 17:37

Konversi LPG ke Jargas

Senin, 06 April 2026 | 17:25

Prabowo Naikkan Target Bedah Rumah Tahun Ini Jadi 400 Ribu Unit

Senin, 06 April 2026 | 17:21

Impor Sparepart Pesawat dapat Insentif Bea Masuk Nol Persen

Senin, 06 April 2026 | 17:12

Sahroni Cabut Laporan Terhadap Influencer Indira dan Rena

Senin, 06 April 2026 | 16:59

PB Orado: Turnamen Domino Jatim Fondasi Menuju Kejurnas

Senin, 06 April 2026 | 16:55

Selengkapnya