Idham Holik Imbau Masyarakat Mengadu ke KPU jika E-KTP-nya Dicatut Parpol

Kerawanan pencatutan data masyarakat oleh partai politik (Parpol) untuk diklaim sebagai anggota Parpol tidak bisa dipungkiri Komisi Pemilihan Umum (KPU), sehingga akan dibuat fasilitas pelaporan terkait ini.

Hal tersebut disampaikan Anggota KPU RI Idham Holik, usai mendampingi Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lolly Suhenty memantau Help Desk KPU di Kantor KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/7).

"Kalau yang bersangkutan tidak pernah memberikan KTP Elektroniknya untuk menerbitkan KTA(Kartu Tanda Anggota Parpol), maka bisa menyampaikan komplain," ujar Idham.

Idham menjelaskan, salah satu fasilitas KPU yang bisa dimanfaatkan masyarakat adalah dengan mengakses portal sistem informasi partai politik (Sipol) yang akan dibuka mulai 1 Agustus 2022.

"Selama proses pendaftaran Parpol dan verifikasi administrasi, sesuai PKPU 4/2022 kami memberikan ruang partisipasi masyarakat untuk pengecekan nama masyarakat di dalam aplikasi Sipol, dan memastikan apakah yang bersangkutan memang benar-benar anggota partai atau tidak pernah menyatakan dirinya sebagai anggota partai," ucapnya.

Idham mengimbau, apabila masyarakat yang namanya dicatut sebagai anggota Parpol, setelah melakukan pengecekan di portal Sipol, maka yang bersangkutan bisa melaporkan hal tersebut ke KPU.

"Bagi mereka yang tidak pernah menyatakan dirinya sebagai anggota partai, nanti mereka menyampaikan pengaduan ke KPU, dan KPU nanti akan konfirmasi kepada partai yang bersangkutan," katanya.

"Nanti kalau memang hasilnya ada kesalahan administrasi dalam penerbitan KTA, maka yang bersangkutan akan kami coret dari Sipol," demikian Idham.