Berita

Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Ade Reza Haryadi/Net

Politik

Hati-hati Bentuk Koalisi, Pemilu 2024 Potensi Alami Siklus 10 Tahun

KAMIS, 28 JULI 2022 | 13:30 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kerja pembangunan nasional pemerintahan sekarang ini berpotensi tidak berlanjut, jika partai politik (parpol) tak pandai-pandai membentuk koalisi.

Pasalnya, pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Ade Reza Haryadi memprediksi, ketiadaan petahana pada Pemilu Serentak 2024 akan mengulang siklus politik 10 tahun yang pernah terjadi sebelumnya.

Siklus politik 10 tahun yang dia maksud adalah di saat periode pertama pemerintahan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono, dan periode pertama Presiden ketujuh RI Joko Widodo, yang terlalu sibuk mengurus konsolidasi politik pasca pemenangan, alih-alih tidak fokus melanjutkan pembangunan yang sudah dijalankan presiden sebelumnya.


"Nah, kalau di 2024 ini kan berarti memilih pemimpin baru, sangat dimungkinkan kalau kita tidak hati-hati dan sejak dini membentuk suatu koalisi yang cukup efektif, maka kita potensial mengalami siklus 10 tahun," ujar Reza kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (28/7).

Reza memaparkan, baik di periode pertama SBY maupun Jokowi, pemimpin pemerintahan tidak bisa melakukan kinerja secara optimal lantaran hanya memenangkan pemilihan presiden (pilpres) tapi parpol pendukungnya tidak mengusai kursi legislatif.

"Di mana periode pertama presiden terpilih berhasil memenangkan regular vote di dalam pilpres tapi tidak menadapat dukungan mayoritas di legislatif," sambungnya menegaskan.

Lebih lanjut, Reza menyampaikan kekhawatirannya tentang parpol yang kini tengah giat melakukan komunikasi akan tetap belum juga mendapat komposisi yag tepat untuk memastikan keberlanjutan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintahan saat ini.

"Tapi semoga ini bukan pola," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya