Presiden Jokowi dan miniatur kereta cepat/Net
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk mengusut tuntas proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) karena mengalami pembengkakan biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah Indonesia.
Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengingatkan bahwa proyek kereta cepat akan menjadi preseden buruk bagi pemerintahan Jokowi. Sebab, pembangunan proyek semestinya sudah ada estimasi bahkan terdapat skema pembiayaan yang pasti, sehingga tidak kemudian mengalami pembengkakan biaya di tengah jalan.
"Estimasi pembiayaannya berapa? Kok tiba-tiba ada pembengkakan, saya kira ini harus dipelototi oleh BPK, PPATK maupun KPK. Jangan sampai bengkaknya proyek kereta cepat ada berbau KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) di belakangnya," ujar Saiful kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (28/7).
Seharusnya, kata doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) ini, jika anggarannya sudah diajukan dan disetujui, maka menjadi tanggung jawab penerima proyek terhadap adanya pembengkakan, dalam hal ini China.
"Bukan tanggung jawab negara (Indonesia) apalagi dibebankan kepada negara. Kalau tiba-tiba terjadi pembengkakan apalagi dibebankan kepada APBN, untuk apa diserahkan kepada China? Kenapa tidak dikerjakan sendiri?" heran Saiful.
Saiful berharap, agar pemerintah Indonesia tidak dibohongi China dengan skema pembengkakan biaya dalam proyek KCJB.
"Jangan sampai negara kita dikibulin oleh China dengan skema pembengkakan biaya, terlebih lagi ada indikasi dugaan menguntungkan pihak tertentu misalnya," kata Saiful.
"Untuk itu, ini harus ada sinergitas aparat menegak hukum dan lembaga pemeriksa keuangan, jangan sampai pembengkakan tersebut justru menjadi celah bagi pemerintahan Jokowi pada saat tidak berkuasa diungkit-ungkit mengenai persoalan pembengkakan dana pembangunan kereta cepat tersebut," sambung Saiful menutup.
