Legislator Gerindra: Pertemuan Jokowi dan Xi Jinping Jangan Sampai Hanya Untungkan Oligarki

Pada satu sisi, lawatan Presiden Joko Widodo ke China untuk bertemu Presiden Xi Jinping patut diapresiasi. Pada sisi lainnya, pertemuan itu juga perlu dicermati dan dikritisi.

Dikatakan anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad, kunjungan dan kesepakatan yang telah dibangun Jokowi dan Xi Jinping sangat penting bagi Indonesia terutama dalam menghadapi tantangan resesi ekonomi saat ini.

Pasalnya, kata dia, adalah mitra dagang dan investasi strategis bagi Indonesia. Level dan intensitas perdagangan serta investasi dengan China selama ini terus bertumbuh dan yang paling besar dibandingkan negara lainnya.

"Sepanjang Januari-Mei 2022, misalnya, nilai perdagangan Indonesia-Tiongkok hampir 50 miliar dolar AS, naik 27,5 persen dibandingkan periode yang sama 2021," ujar Kamrussamad kepada wartawan, Rabu (27/7).

Namun, dia juga mewanti-wanti potensi adanya kondlik kepentingan dari keikutsertaan sejumlah pengusaha oligarki seperti Boy Thohir dan sejumlah pengusaha lain.

"Cuma ada satu yang pemerintah perlu jelaskan, yakni Status Green Industrial Park Bulungan Kaltara yang merupakan proyek prioritas pemerintah, karena lahan tersebut milik perseorangan Boy Tohir," terangnya.

Legislator Partai Gerindra ini tidak ingin, misi kerja sama antar pemerintahan itu hanya menguntungkan oligarki tertentu. Katanya, saat ini ada ratusan kawasan industri lainnya tersebar di berbagai pelosok Nusantara.

"Masih banyak potensi lain yang perlu digarap. Selain diversifikasi atas komoditas ekspor dan impor juga pendanaan di sejumlah sektor ekonomi baru juga yang perlu kedua negara bicarakan secara konsisten," terangnya.

Kata Kamrussamad lagi, selama pandemi setiap negara cenderung bersikap proteksionis. Semuanya mementingkan kepentingan nasional, mulai dari komoditas makanan, energi, hingga vaksin.

"Sehingga, kunjungan Presiden Jokowi ke beberapa negara, termasuk China, sangat penting bagi Indonesia. Tidak hanya untuk membuka kembali komunikasi antar negara, namun juga untuk menghadapi ancaman resesi," pungkasnya.