Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati/Net

Politik

Pemerintah Klaim PSN Serap 11 Juta Tenaga Kerja, Komisi IX: Buka Datanya Supaya Fair

RABU, 27 JULI 2022 | 15:24 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pemerintah harus menjelaskan detail klaim Proyek Strategis Nasional (PSN) yang disebutkan telah menyerap 11 juta tenaga kerja. Terlebih, disebutkan dari 11 juta tenaga kerja, hanya 1,9 juta tenaga kerja yang terserap langsung.

Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mentarakan, transparansi itu penting disampaikan karena angka tenaga kerja yang terserap masih termasuk Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di PSN.

"Jadi klaim 11 juta tenaga kerja di PSN juga harus dibuka berapa yang termasuk TKA. TKA yang bekerja di PSN sempat menjadi TKA yang dikecualikan saat muncul larangan TKA masuk di Indonesia," kata Kurniasih kepada wartawan, Rabu (27/7).


"Artinya TKA dalam proyek strategis ini mendapatkan previlege. Jadi agar fair perlu dibuka rinci klaim datanya," imbuhnya.

Kurniasih menegaskan, pemerintah perlu apa saja kriteria penyerapan kerja langsung, tidak langsung dan induced yang diklaim pemerintah.

"Kalau angka penyerapan langsung 1,9 juta berarti proporsinya masih kecil bagaimana PSN bisa langsung menyerap tenaga kerja yang bekerja di sektor utama. Belum lagi persentase TKA," terangnya.

Legislator PKS ini berharap, PSN yang berjalan bisa memprioritaskan tenaga kerja asal Indonesia di tengah angka pengangguran yang masih belum kembali seperti sebelum pandemi.

Dibeberkan dia, angka pekerja informal juga meningkat tajam sejak Pandemi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), ada 77,9 juta orang yang bekerja di sektor informal pada 2021.

Jumlah tersebut naik 0,3 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar 77,68 juta orang dan naik tajam dari sebelum pandemi sebesar 71,95 juta pada 2019.

"Residu dampak dari pandemi Covid-19 masih dirasakan anak bangsa. Beri kesempatan tenaga kerja Indonesia lebih besar dengan program pemulihan ekonomi yang cepat dan tidak hanya mengandalkan PSN," pungkasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Buyback Emas Antam Meroket Rp55.000, Satu Gram Dibanderol Rp2,45 Juta

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:57

Harga Minyak Dunia Merosot Imbas Keputusan Trump

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:56

IHSG Terbang 1,6 Persen Menuju 6.000, Rupiah Ikut Menguat

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:44

PKS: Koalisi Prabowo Akan Tetap Konstruktif Jaga Persatuan Bangsa

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:40

Pengusaha Heri Black Dicecar KPK soal Kontainer Berisi Sparepart di Pelabuhan Tanjung Emas

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:29

10 Kader Ramaikan Bursa Caketum PB SEMMI di Kongres IX Banten

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:17

Berkas Lengkap, Mantan Ketua Ombudsman Hery Susanto Segera Disidang

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:08

Korea Pimpin Reli Bursa Asia

Jumat, 12 Juni 2026 | 08:54

Galeri 24 Dorong Literasi Investasi Emas Masyarakat di Jakarta Fair 2026

Jumat, 12 Juni 2026 | 08:47

Manfaatkan Program Nikah Massal dan One Stop Nikah Solution dari Kemenag, Daftar Sekarang!

Jumat, 12 Juni 2026 | 08:43

Selengkapnya