Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati/Net

Politik

Pemerintah Klaim PSN Serap 11 Juta Tenaga Kerja, Komisi IX: Buka Datanya Supaya Fair

RABU, 27 JULI 2022 | 15:24 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pemerintah harus menjelaskan detail klaim Proyek Strategis Nasional (PSN) yang disebutkan telah menyerap 11 juta tenaga kerja. Terlebih, disebutkan dari 11 juta tenaga kerja, hanya 1,9 juta tenaga kerja yang terserap langsung.

Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mentarakan, transparansi itu penting disampaikan karena angka tenaga kerja yang terserap masih termasuk Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di PSN.

"Jadi klaim 11 juta tenaga kerja di PSN juga harus dibuka berapa yang termasuk TKA. TKA yang bekerja di PSN sempat menjadi TKA yang dikecualikan saat muncul larangan TKA masuk di Indonesia," kata Kurniasih kepada wartawan, Rabu (27/7).


"Artinya TKA dalam proyek strategis ini mendapatkan previlege. Jadi agar fair perlu dibuka rinci klaim datanya," imbuhnya.

Kurniasih menegaskan, pemerintah perlu apa saja kriteria penyerapan kerja langsung, tidak langsung dan induced yang diklaim pemerintah.

"Kalau angka penyerapan langsung 1,9 juta berarti proporsinya masih kecil bagaimana PSN bisa langsung menyerap tenaga kerja yang bekerja di sektor utama. Belum lagi persentase TKA," terangnya.

Legislator PKS ini berharap, PSN yang berjalan bisa memprioritaskan tenaga kerja asal Indonesia di tengah angka pengangguran yang masih belum kembali seperti sebelum pandemi.

Dibeberkan dia, angka pekerja informal juga meningkat tajam sejak Pandemi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), ada 77,9 juta orang yang bekerja di sektor informal pada 2021.

Jumlah tersebut naik 0,3 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar 77,68 juta orang dan naik tajam dari sebelum pandemi sebesar 71,95 juta pada 2019.

"Residu dampak dari pandemi Covid-19 masih dirasakan anak bangsa. Beri kesempatan tenaga kerja Indonesia lebih besar dengan program pemulihan ekonomi yang cepat dan tidak hanya mengandalkan PSN," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya