Berita

Front Kader Penyelamat (FKP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali gelar aksi di depan kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat/RMOL

Politik

Di Depan Kantor PPP, Muchbari: Kami Malu Ada Dugaan Gratifikasi Sampai Masuk Praperadilan

SELASA, 26 JULI 2022 | 19:23 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Front Kader Penyelamat (FKP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali gelar aksi di depan kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat. Tuntutan mereka, agar Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa mundur dari jabatannya.

Ketua Mejelis Pertimbangan PPP Jaksel Muchbari mengatakan, dasar tuntutan itu adalah merosotnya elektabilitas PPP di berbagai survei. Bahkan, terancam tidak lolos parlementary threshold.

“Kami melihat Suharso sudah tidak bisa lagi mengatur partai dan harus mundur. Sebab ada beberapa masalah yang kami soroti, salah satunya elektabilitas partai yang terus turun,” kata Muchbari, Selasa (26/7).


Selain melakukan aksi, FKPP juga telah mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo untuk mencabut Suharso dari jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas).

Surat itu, dijelaskan dia, berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi menjelang Muktamar PPP pada tahun 2020 lalu.

“Karena kami selaku kader partai merasa malu, dugaan kasus gratifikasi Suharso sedang bergulir lagi. Bahkan sudah mencapai praperadilan,” terangnya.

Muchbari mengaku akan menunggu kabar dari pihak Presiden Jokowi terkait kelanjutan surat terbuka. Adapun aksi akan terus dilakukan hingga Suharso mau mundur dari jabatannya.

“Kemungkinan dalam waktu dekat akan dikabari tindaklanjut dari surat terbuka kita ke Presiden. Apakah nanti dipanggil ataupun menterinya langsung dicopot, tinggal tunggu waktu,” pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya