Berita

Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat/Net

Politik

Baru Cair Rp 2,4 Triliun, KPU Realokasi Anggaran untuk Kebutuhan Tahapan Pendaftaran

SELASA, 26 JULI 2022 | 15:03 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Anggaran pelaksanaan Pemilu serentak 2024 yang sudah dicairkan pemerintah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) bar sebesar Rp 2,4 triliun untuk tahun ini.

Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat menjelaskan, dari anggaran pelaksanaan Pemilu yang sudah cair untuk kebutuhan tahun ini, pihaknya coba memaksimalkannya.

"Khusus yang 2022 ini total kan Rp 8 triliun. Sudah tersedia di awal tahun anggaran Rp 2,4 triliun. Kekurangannya berarti Rp 5,6 triliun," ujar Yulianto saat ditemui di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (26/7).


Yulianto menjelaskan, proses pencairan anggaran yang dikerjakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak ada persoalan.

"Penelaahan anggaran itu bulan Juli ini, yang diajukan KPU untuk tahapan itu. Kan kebutuhannya yang sudah disetujui, total itu kan Rp 76,6 triliun. Itu sudah selesai dan itu terbagi pada 3 tahun jamak kan. Mulai tahun 2022, 2023, dan 2024," paparnya.

Meski begitu, mantan Ketua KPU Jawa Tengah ini memastikan bahwa proses pencairan sedang diproses Kemenkeu, mengingat DPR telah menyetujui anggaran yang dibutuhkan KPU untuk penyelenggaraan Pemilu serentak 2024.

"Kemarin otomatis ditindaklanjuti setelah ada keputusan di DPR itu oleh Kementerian Keuangan. Di Kemenkeu pasti ditelaah, dibahas, dan pembahasan itu sudah selesai," ucapnya.

Lebih lanjut, Yulianto menuturkan bahwa anggaran yang seyogyanya dipergunakan untuk yang lain, karena akan dilaksanakan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan parpol peserta pemilu DPR dan DPRD, maka KPU akan merealokasikannya untuk kebutuhan tersebut.

"Untuk membiayai tahapan-tahapan tadi sementara yang Rp 2,4 triliun itu. Sebagian kita geser-geser, realokasi untuk kebutuhan prioritas," demikian Yulianto.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya