Berita

Ketua Tim Khusus Pemenangan Partai Buruh Said Salahudin/RMOL

Politik

Terkendala Migrasi Data ke Sipol, Partai Buruh: Sistem KPU Enggak Ideal!

SENIN, 25 JULI 2022 | 17:40 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kendala input data persyaratan partai politik (parpol) calon peserta Pemilu Serentak 2024 ke sistem informasi partai politik (Sipol) dialami Partai Buruh.

Ketua Tim Khusus Pemenangan Partai Buruh Said Salahudin menjelaskan, pihaknya mengalami kendala teknis dalam percepatan proses input data persyaratan yang dibutuhkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Yang namanya Sipol, berarti kalau anda punya data tinggal kirim ke Sipol. Sesimpel itu. Tapi KPU enggak. Karena dalam membuat Sipol ini dia buat beberapa metode," ujar Said usai mendafarkan uji materiil UU 7/2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (25/7).


Said menjelaskan, dalam proses input data persyaratan seperti daftar anggota Parpol, Partai Buruh masih harus melakukan input data manual melalui software pengolahan data.

"Soal data keanggotaan Parpol, itu kita buat di dalam (microsoft) excel, kemudian dokumennya di simpan di dalam hardisk,  kemudian hardisk-nya dikirim ke KPU. Seperti manual," paparnya.

Seharusnya, menurut Said, Sipol yang dibangun oleh KPU dan pernah digunakan pada proses Pemilu Serentak 2019 lalu, sudah bisa mempermudah parpol dalam proses input data.

Sebagai contoh, mantan Direktur Eksekutif Sigma ini mengatakan bahwa Sipol semestinya bisa terintegarasi dengan sistem data berbasis online yang dibangun Parpol.

"Kami merancang Sipol Partai Buruh sejak bulan Desember 2021, kurang lebih 8 bulan. Kami rancang itu untuk hari ini, sehingga barangkali jika dibandingkan partai lain kami lebih siap," tuturnya.

"Semua dokumen apapun yang KPU butuhkan untuk dimasukkan ke Sipol sudah kami punya. Persoalannya, kenapa semua data kami belum bisa semuanya bermigrasi ke Sipol? Karena Sipolnya KPU tidak ideal," demikian Said mengeluhkan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya