Berita

Ketua DPP PDIP Puan Maharani bersama Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri/Net

Politik

Koalisi Nasdem dan PDIP Bisa Cegah Divide Goverment dan Divide Society

SENIN, 25 JULI 2022 | 10:57 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Komunikasi yang intens antarelite Partai Nasdem dengan PDI Perjuangan mampu mencegah dampak politik yang kemungkinan muncul setelah pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.

Begitu analisis pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Ade Reza Haryadi, menanggapi isu renggangnya hubungan antara Nasdem dan PDIP, pasca Surya Paloh menyinggung Megawati Soekarnoputri untuk membuka komunikasi dengannya.

Menurut Reza, Nasdem dan PDIP punya peluang untuk membangun koalisi Pilpres 2024, mengingat keduanya merupakan partai politik (parpol) koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo.


"Kalau bisa berkomunikasi secara intens dengan komitmen dan visi kebangsaan yang sama dalam membangun suatu postur pemerintahan yang efektif, kuat, dan komitmen pada kepentingan publik melalui Pemilu 2024, saya kira ini baik, bisa menjadi harapan bagi masyarakat," ujar Reza kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (25/7).

Reza melihat, perspektif pemilih Indonesia pada tahun politik 2024 sangat mengharapkan tidak ada fragmentasi, dan pemenang pemilu bisa mendapat dukungan mayoritas rakyat sekaligus dukungan legislatifnya.

"Jika tidak, maka nanti kita akan dihadapkan dua persoalan besar," sambungnya menegaskan.

Dua persoalan besar yang kemunginan muncul setelah pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, akibat kosolidasi parpol yang tidak efektif, erat kaitannya dengan pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya.

"Pertama, potensi divided goverment. Jadi seperti fenomena Pak Jokowi di awal kekuasaannya, itu kan divided goverment. Beliau menang pemilu presiden, tapi kalah pendukungnya di pemilu legislatif, sehingga tidak cukup memberikan jaminan stabilitas politik yang kuat," papar Reza.

"Sehingga hampir setahun (sampai) dua tahun periode pertama pemerintahannya itu isinya adalah konsolidasi mengatasi konflik KMP (Koalisi Merah Putih), KIH (Koalisi Indonesia Hebat) dan seterusnya," tambahnya.

Kemudian perosalan kedua yang kemungkinan muncul, lanjut Reza, adalah gejala masyarakat yang terbelah akibat capres yang dinominasikan oleh parpol sejak awal tidak didukung oleh kekuatan yang besar, dan hanya bisa memenangkan pilpres tapi tidak untuk legislatif.

"Kemudian potensi selain divided goverment adalah divided society, gejala masyarakat yang terbelah karena polarisasi yang kuat secara politik bertransformasi pada polarisasi sosial. Apalagi dibungkus oleh isu-isu politik identitas, tentu kita akan sangat khawatir," tuturnya.

Maka dari itu, Reza memandang perlu bagi Partai Nasdem untuk lebih dulu membuka ruang komunikasi dengan PDIP selaku parpol pemenang pemilu sebelumnya.

"Jadi kalau Pak Surya Paloh dan Bu Mega berhasil membangun suatu komunikasi politik yang intens, menyamakan persepsi politik kebangsaan, maka ini bisa menadi jembatan untuk membangun koalisi mayoritas yang menjanjikan untuk memenangkan Pilpres sekaligus pemilu legislatif," demikian Reza.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya