Berita

Aksi protes anti-pemerintah di tengah krisis ekonomi yang menghantam Sri Lanka/Net

Dunia

Jebakan Utang China Dinilai jadi Penyebab Utama Bangkrutnya Sri Lanka

KAMIS, 21 JULI 2022 | 13:17 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Jebakan utang China dinilai telah menjadi penyebab utama krisis ekonomi terburuk di Sri Lanka sejak negara itu merdeka. Hal ini juga menjadi peringatan bagi negara-negara lain untuk waspada terhadap diplomasi debt trap atau jebakan utang China.

China telah menjadi kreditur terbesar bagi Sri Lanka, menyumbang sekitar 10 persen dari total utang luar negeri negara tersebut.

Pinjaman dari China kepada pemerintah Sri Lanka dari tahun 2000 hingga 2020 tercatat mendekati 12 miliar dolar AS. Sebagian besar dalam megaproyek infrastruktur, termasuk fasilitas pelabuhan di Hambantota, kampung halaman mantan Presiden Gotabaya Rajapaksa.


Menurut laporan The Washington Post, pelabuhan tersebut telah diserahkan secara efektif ke China sekitar setengah dekade lalu. Itu dilakukan ketika pihak berwenang Sri Lanka mengaku tidak dapat melunasi pinjaman, alih-alih melakukan restrukturisasi.

"Alih-alih memanfaatkan cadangan terbatas yang kami miliki dan merestrukturisasi utang di muka, kami terus melakukan pembayaran utang sampai kehabisan semua cadangan," kata Menteri Keuangan Sri Lanka periode April-Mei 2022, Ali Sabry.

"Jika realistis kami seharusnya melakukan restrukturisasi (ke IMF) setidaknya 12 bulan sebelum kami melakukannya," tambahnya.

Jebakan utang China di Sri Lanka menjadi pengingat dan imbauan terkait kesalahan pemerintah. Hal ini juga disuarakan oleh Peter Hartcher lewat tulisannya di Sydney Morning Herald.

"(Sri Lanka) adalah keruntuhan besar pertama yang tidak terkendali di mana China adalah pemberi pinjaman yang dominan. Ini membuka pertanyaan besar tentang nasib negara-negara pada posisi paling rentan," ucapnya.

Pakar internasional memperingatkan negara-negara lain yang dililit utang itu termasuk dari Laos di Asia Tenggara hingga Kenya di Afrika Timur.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya