Berita

Aksi protes anti-pemerintah di tengah krisis ekonomi yang menghantam Sri Lanka/Net

Dunia

Jebakan Utang China Dinilai jadi Penyebab Utama Bangkrutnya Sri Lanka

KAMIS, 21 JULI 2022 | 13:17 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Jebakan utang China dinilai telah menjadi penyebab utama krisis ekonomi terburuk di Sri Lanka sejak negara itu merdeka. Hal ini juga menjadi peringatan bagi negara-negara lain untuk waspada terhadap diplomasi debt trap atau jebakan utang China.

China telah menjadi kreditur terbesar bagi Sri Lanka, menyumbang sekitar 10 persen dari total utang luar negeri negara tersebut.

Pinjaman dari China kepada pemerintah Sri Lanka dari tahun 2000 hingga 2020 tercatat mendekati 12 miliar dolar AS. Sebagian besar dalam megaproyek infrastruktur, termasuk fasilitas pelabuhan di Hambantota, kampung halaman mantan Presiden Gotabaya Rajapaksa.


Menurut laporan The Washington Post, pelabuhan tersebut telah diserahkan secara efektif ke China sekitar setengah dekade lalu. Itu dilakukan ketika pihak berwenang Sri Lanka mengaku tidak dapat melunasi pinjaman, alih-alih melakukan restrukturisasi.

"Alih-alih memanfaatkan cadangan terbatas yang kami miliki dan merestrukturisasi utang di muka, kami terus melakukan pembayaran utang sampai kehabisan semua cadangan," kata Menteri Keuangan Sri Lanka periode April-Mei 2022, Ali Sabry.

"Jika realistis kami seharusnya melakukan restrukturisasi (ke IMF) setidaknya 12 bulan sebelum kami melakukannya," tambahnya.

Jebakan utang China di Sri Lanka menjadi pengingat dan imbauan terkait kesalahan pemerintah. Hal ini juga disuarakan oleh Peter Hartcher lewat tulisannya di Sydney Morning Herald.

"(Sri Lanka) adalah keruntuhan besar pertama yang tidak terkendali di mana China adalah pemberi pinjaman yang dominan. Ini membuka pertanyaan besar tentang nasib negara-negara pada posisi paling rentan," ucapnya.

Pakar internasional memperingatkan negara-negara lain yang dililit utang itu termasuk dari Laos di Asia Tenggara hingga Kenya di Afrika Timur.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

PT CNI Serahkan Duit Rp401 Miliar ke Kejagung

Senin, 31 Agustus 2026 | 20:27

Detik-Detik Bareskrim Gerebek Kasino di Batam: Pemain Panik, Rp7,7 Miliar Disita

Senin, 31 Agustus 2026 | 20:23

Owner VIMA Buka Suara soal Legalitas dan Perizinan Resmi

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:51

Masyarakat Diminta Berikan Data Jujur untuk Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:46

Enam Perusahaan di Kalimantan Disanksi Terkait Karhutla

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:38

Corpus Juris Civilis Tahun 528 M sebagai Fondasi Hukum Modern

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:34

Destry Pimpin BI Cerminkan Kuatnya Kepemimpinan Perempuan

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:24

Prabowo Tahu Persis Siapa yang Ingin Menjatuhkannya

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:05

PGNMAS Boyong BerandaMAS di Danantara Housing Expo 2026

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:03

Kemenperin Minta Tambahan Anggaran Rp1,72 Triliun

Senin, 31 Agustus 2026 | 18:54

Selengkapnya