Berita

Pengusaha Chairul Tanjung/Net

Politik

Dibanding Ngeluh, Gerindra Tantang CT Ungkap Pengusaha Kelas Kakap Bebas Pajak

KAMIS, 21 JULI 2022 | 12:13 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Klaim pengusaha Chairul Tanjung (CT) yang menyebut adanya pengusaha-pengusaha kelas kakap berharta triliunan rupiah belum terdaftar sebagai wajib pajak perlu diungkap secara gamblang.

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menuturkan, CT harus terbuka untuk menyampaikan siapa saja perusahaan tersebut. Hal itu untuk membantu pemerintah untuk bisa mendeteksi para pengusaha nakal yang tidak membayarkan pajaknya.

"Masukan dari Pak Chairul Tanjung agar pemerintah berburu pajak di 'hutan', bukan di kebun binatang merupakan saran yang penting. Tapi, daripada cuma mengeluh, CT harusnya mengungkap data pemilik uang yang belum terjangkau pajak,” tegas Kamrussamad kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (21/7).


Ia pun mengamini klaim yang disampaikan bos CT Corp tersebut. "Saya yakin, banyak pengusaha kelas kakap dengan harta triliunan rupiah yang belum tersentuh pajak,” imbuhnya.

Legislator dari Fraksi Gerindra ini menyampaikan, meskipun target penerimaan pajak 2021 terlampaui, tapi yang perlu diingat tren tax ratio Indonesia cenderung menurun dan bahkan termasuk yang terendah di Asia Pasifik.

Pihaknya mencatat data resmi dari Kementerian Keuangan, tax ratio Indonesia merosot sejak tahun 2015. Tax ratio pernah mencapai 13,7 persen pada tahun 2014, namun kemudian terus menurun dalam kurun waktu 3 tahun berikutnya.

Pada tahun 2015, tax ratio Indonesia anjlok ke angka 11,6 persen sebelum kemudian kembali turun menjadi 10,8 persen pada tahun 2016. Pada tahun 2017, tax ratio kembali turun ke angka 10,7 persen, tahun 2018 ada di level 11,5 persen dan di tahun 2021, tax ratio Indonesia di 9,1 persen.

"Jadi daripada ini jadi polemik, CT lebih baik sebut dan ungkap pengusaha kelas kakap yang bandel pajak. Pasti akan bisa meningkatkan tax ratio kita,” demikian Kamrussamad.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya