China Berusaha Setop PBB Rilis Laporan HAM di Xinjiang

China meminta Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Michelle Bachelet untuk mengubur laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang dan berhenti untuk mencampuri urusan internal negaranya.

Seperti dikutip dari Reuters pada Senin (19/7), melalui suratnya, China mengungkapkan keprihatinan besar terhadap laporan Xinjiang dan tujuannya untuk menghentikan rencana perilisan.

“Kami sangat mendesak Nyonya Komisaris Tinggi untuk tidak mempublikasikan penilaian seperti itu. jika dipublikasikan, akan mengintensifkan politisasi dan blok konfrontasi di bidang hak asasi manusia, merusak kredibilitas OHCHR (Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia), dan merusak kerja sama antara OHCHR dengan negara-negara anggota," kata surat itu yang merujuk pada kantor Bachelet.

Menurut tiga diplomat dan seorang pakar hak asasi yang tidak ingin disebutkan identitasnya mengungkapkan bahwa China mulai mengedarkan surat tersebut di antara misi diplomatik Jenewa sejak akhir Juni dan meminta negara-negara untuk menandatangani dan menunjukkan dukungan mereka.

Sementara itu, juru bicara misi diplomatik China di Jenewa, Liu Yuyin mengatakan bahwa hampir 100 negara baru-baru ini menyatakan dukungan mereka kepada China terkait isu-isu terkait Xinjiang dan keberatan mereka terhadap campur tangan dalam urusan internal China dengan dalih hak asasi manusia.

Hingga kini tidak jelas apakah Bachelet telah menerima surat itu, dan juru bicara OHCHR juga masih menolak berkomentar mengenai masalah tersebut.

Bachelet telah menghadapi kritik keras dari masyarakat sipil karena terlalu lunak terhadap China selama kunjungannya di bulan Mei. Tetapi sebelumnya dia telah berjanji untuk menerbitkan laporan ke wilayah Xinjiang di China barat.

Laporan Xinjiang membahas perlakuan China terhadap minoritas Uyghurnya. Tim ahli hak asasi mulai mengumpulkan bukti lebih dari tiga tahun yang lalu tetapi tanggal rilisnya telah ditunda selama berbulan-bulan karena alasan yang tidak jelas.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia menuduh Beijing melakukan pelanggaran terhadap penduduk Uyghur Xinjiang, termasuk penggunaan massal kerja paksa di kamp-kamp interniran.