Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan, Mardani H. Maming/Net
Mangkir lagi. Dua istri dari Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan (Kalsel), Mardani H. Maming, kembali tak penuhi dari panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mereka sedianya diperiksa penyidik KPK dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel.
Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri mengatakan, dua istri Maming tersebut dijadwalkan untuk diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Selasa kemarin (19/7)
Namun, dua istri Maming yang bernama Erwinda dan Nur Fitriani Yoes Rachman selaku Ibu Rumah Tangga itu tak kunjung terlihat batang hidungnya.
"Erwinda tidak hadir namun konfirmasi kepada tim penyidik perihal ketidakhadirannya. Sedangkan Nur Fitriani Yoes Rachman tidak hadir dan tanpa konfirmasi alasan ketidakhadirannya," terang Ali kepada wartawan, Rabu siang (20/7).
Sementara itu, kata Ali, di waktu dan tempat yang sama, tim penyidik telah memeriksa paman dari Maming yang bernama Muhammad Bahruddin.
Bahruddin merupakan Komisaris PT Angsana Terminal Utama, PT Trans Surya Perkasa, dan PT Permata Abadi Raya.
"Hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan penunjukan saksi sebagai salah satu direktur dari perusahaan pertambangan oleh pihak yang terkait dengan perkara ini," pungkas Ali.
Maming telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Kamis 16 Juni lalu dalam kapasitasnya sebagai Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2018.
Maming yang juga merupakan Ketua Umum (Ketum) BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) periode 2019-2022 dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf f serta Pasal 12B UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.
Artinya, selain perkara suap, Maming juga dijerat dengan pasal dugaan penerimaan gratifikasi.
Selain itu, KPK juga telah mencegah Maming dan adiknya, Rois Sunandar Maming yang menjabat Direktur PT Batulicin Enam Sembilan Pelabuhan untuk berpergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan.
