KPK Ungkap Banyak Laporan Money Politic saat Pembahasan Aturan hingga Pemilu

Money politic menjadi perhatian tersendiri bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam setiap praktik politik, seperti Pemilu.

Di hadapan pengurus DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), KPK mengungkap informasi praktik money politic yang kerap terjadi dalam setiap pembahasan peraturan maupun pemilihan pimpinan lembaga negara.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua KPK RI, Alexander Marwata saat memberikan bekal antikorupsi di hadapan Sekjen DPP PKS, Aboe Bakar Al Habsyi dan puluhan pengurus PKS lainnya dalam program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022 di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa siang (19/7).

"KPK memiliki program PCB. Tujuannya untuk membentuk kader-kader partai yang berintegritas sebagai perwakilan rakyat, baik sebagai anggota DPRD, kepala daerah, maupun presiden dan DPR di pusat," ujar Alex seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL.

Melalui partai politik, kata Alex, kebijakan-kebijakan pemerintah akan keluar lewat UU dan berbagai kebijakan lainnya. Untuk itu, Alex berharap anggota DPR RI ketika menyusun UU dan lain sebagainya, tidak ada lagi politik uang.

"Karena kami mendengar dan menerima laporan setiap pembahasan peraturan-peraturan itu atau pemilihan pimpinan-pimpinan lembaga, ada informasi dari masyarakat itu terkait kontribusi (politik uang)," ungkap Alex.