Berita

Ilustrasi Kepala Daerah/Net

Politik

Hipmasil Ingatkan Kemendagri Kedepankan Calon Pj Kepala Daerah dari Orang Bersih

MINGGU, 17 JULI 2022 | 17:14 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diminta cermat dan hati-hati dalam menunjuk Penjabat (Pj) Kepala Daerah, termasuk di Kabupaten Aceh Singkil.

Ketua Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Aceh Singkil (Hipmasil) di Banda Aceh, Deri Irawan mengatakan, jangan sampai Pj Kepala Daerah yang ditunjuk adalah orang yang tidak kredibel.

Hal tersebut dikatakan Deri Irawan menyusul munculnya salah satu nama calon Pj Bupati Aceh Singkil yang santer terdengar. Yakni Marthunis, yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh.

Pada 27 Oktober 2021, Marthunis pernah diperiksa penyidik KPK di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Aceh. Dia datang menemui penyidik KPK dengan membawa sejumlah dokumen, dalam pemeriksaan terkait izin  pembangunan PLTU di Nagan Raya.

“Kalau rakyat tidak bisa dilibatkan dalam penunjukan penjabat kepala daerah, maka setidaknya Kemendagri jangan pillih orang yang diduga pernah terlibat korupsi, orang yang pernah diperiksa KPK, sekalipun statusnya baru sebatas saksi atau terperiksa,” kata Deri Irawan kepada wartawan, Minggu (17/7).

Menurutnya, syarat bersih dari kasus korupsi adalah mutlak bagi penunjukan Pj Kepala Daerah. Hal ini, tanpa harus mengenyampingkan kecakapan dalam memimpin daerah.

“Kalau ada yang cakap dalam memimpin, tapi dari rekam jejaknya selama ini justru berpotensi korupsi, kami jelas akan menolaknya. Seperti tidak ada orang lain saja,” terangnya.

Deri mengingatkan, pencegahan korupsi masih menjadi persoalan krusial bagi Kabupaten Aceh Singkil dan Provinsi Aceh pada umumnya. Oleh karenanya, Pj Bupati Aceh Singkil nantinya harus bisa menjadi motor bagi pencegahan korupsi di kabupaten tersebut.

“Kalau yang ditunjuk sebagai Pj adalah orang yang pernah diperiksa KPK, bagaimana kita berharap korupsi bisa dicegah di Aceh Singkil?” tegasnya.

“Jadi kami mohon kepada Kemendagri agar memerhatikan kegelisahan masyarakat Aceh Singkil sebelum menunjuk Pj Bupati yang akan memimpin daerah kami,” pungkasnya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Bentuk Unit Khusus Pidana Ketenagakerjaan, Lemkapi sebut Kapolri Visioner

Kamis, 02 Mei 2024 | 22:05

KPK Sita Bakal Pabrik Sawit Diduga Milik Bupati Labuhanbatu

Kamis, 02 Mei 2024 | 21:24

Rakor POM TNI-Polri

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:57

Semarak Hari Kartini, Srikandi BUMN Gelar Edukasi Investasi Properti

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:50

KPK Sita Kantor Nasdem Imbas Kasus Bupati Labuhanbatu

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:46

Sesuai UU Otsus, OAP adalah Pribumi Pemilik Pulau Papua

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:33

Danone Indonesia Raih 3 Penghargaan pada Global CSR dan ESG Summit 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:21

Pabrik Narkoba di Bogor Terungkap, Polisi Tetapkan 5 Tersangka

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:15

Ahmed Zaki Harap Bisa Bermitra dengan PKB di Pilgub Jakarta

Kamis, 02 Mei 2024 | 19:50

PP Pemuda Muhammadiyah Gelar Tasyakuran Milad Songsong Indonesia Emas

Kamis, 02 Mei 2024 | 19:36

Selengkapnya