Berita

Direktur Eksekutif PARA Syindicate, Ari Nurcahyo/Repro

Politik

Buat Aturan Teknis Penunjukan Pj Kepala Daerah, Langkah Tito Diapresiasi

MINGGU, 17 JULI 2022 | 15:17 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Sikap responsif pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang sedang mempersiapkan peraturan teknis dalam penunjukkan Penjabat (Pj) Kepala Daerah sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mendapatkan apresiasi.

Salah satu pihak yang memberikan apresiasi itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif PARA Syindicate, Ari Nurcahyo dalam diskusi bertajuk "Aturan Penunjukkan Pj Kepala Daerah: Bagaimana Harapan Publik?" yang diselenggarakan secara langsung di kantor Para Syindicate di Jalan Wijaya Timur 3, nomor 2A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan maupun secara virtual, Minggu siang (17/7).

"Kita mengapresiasi langkah yang sudah diambil pemerintah sangat responsif bahwa Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian bersama jajaran Kemendagri sudah merespons secara positif dari putusan MK bahwa diperlukan aturan teknis untuk proses pengisian Pj kepala daerah," ujar Ari seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu siang (17/7).


Meskipun kata Ari, pemerintah terkesan tidak responsif di awal walaupun sudah banyak kritik dari berbagai kalangan soal penunjukkan Pj Kepala Daerah menjelang Pilkada serentak 2024.

"Tetapi dalam prosesnya kita mengapresiasi bahwa Kemendagri akhirnya berupaya menyiapkan peraturan teknis, yang mungkin alasannya di awal adalah, memang peraturan terkait penunjukkan Pj sesuatu hal yang sudah biasa, itu memang sudah ada di UU peraturan-peraturan yang lain memang tersebar di banyak aturan," kata Ari.

Hingga saat ini kata Ari, pemerintah dikabarkan sedang mempersiapkan peraturan teknis tentang penunjukan Pj Kepala Daerah sesuai dengan putusan MK yang disampaikan pada Kamis kemarin (7/7).

"Sikap responsif dan positif diambil pemerintah, kemudian menyiapkan aturannya, saat ini rancangan aturan sedang proses finalisasi kalau kita coba tracing di media," pungkasnya.

Dalam acara diskusi ini, juga menghadirkan dua narasumber lainnya, yaitu Aditya Perdana selaku dosen FISIP Universitas Indonesia (UI), dan Alwan Ola Riantoby dari Kata Rakyat.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

16 Negara Tersingkir dari Piala Dunia 2026, Tujuh Wakil Asia

Senin, 29 Juni 2026 | 02:03

Prediksi Skor Babak 32 Besar

Senin, 29 Juni 2026 | 02:00

Bareskrim Gagalkan Peredaran 325 Kg Sabu Jaringan Thailand-Aceh

Senin, 29 Juni 2026 | 01:31

Segera Terbitkan Regulasi Pelarangan LGBT!

Senin, 29 Juni 2026 | 01:12

Forum Konferensi Republik Hasilkan Tiga Mandat

Senin, 29 Juni 2026 | 01:03

Mesir vs Iran: Stadion Berubah Jadi Arena Adu Gengsi Ribuan Tahun

Senin, 29 Juni 2026 | 00:38

Pelarangan Konferensi Republik di Kampus UI Tak Menumbuhkan Pesimisme

Senin, 29 Juni 2026 | 00:27

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

BPPKB Banten HDS Melepas Stigma Negatif terhadap Ormas

Minggu, 28 Juni 2026 | 23:41

Forum Konferensi Republik Dibatalkan Sepihak oleh Kampus UI

Minggu, 28 Juni 2026 | 23:05

Selengkapnya