Anggota Dewan Pers, Ninik Rahayu/RMOL
Tidak dilibatkan dalam pembahasan draf RUU KUHP, Dewan Pers akan berdialog dengan pemerintah dan DPR RI serta mengadakan serial diskusi terkait pasal-pasal yang dapat memberangus kebebasan pers.
Hal itu disampaikan oleh anggota Dewan Pers, Ninik Rahayu saat konferensi pers menyikapi RUU KUHP dalam kaitannya dengan kebebasan pers di Gedung Dewan Pers Lantai 7, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat siang (15/7).
Ninik mengatakan, atas nama Dewan Pers dan konstituen, menyepakati beberapa agenda ke depan setelah melakukan dialog pada minggu lalu.
"Yang pertama, kita akan berdialog dengan DPR RI dan Kementerian Hukum dan HAM yang mewakili pemerintah. Dan kita juga berharap bahwa yang kedua, dialog yang akan kami lakukan di ikuti dengan teman-teman yang lain konstituen maupun yang lainnya," ujar Ninik.
Selanjutnya, kata Ninik, Dewan Pers juga akan melakukan serial diskusi dengan melibatkan para akademisi, pakar, dan stakeholder terkait guna memberikan pembelajaran kepada publik atas pasal-pasal yang berpotensi mengkriminalkan kebebasan pers dan kebebasan berpendapat.
"Terutama pasal-pasal yang kita indikasikan masih nongkrong di sana (draf RUU KUHP), dan itu memberikan dampak yang serius pada kehidupan demokrasi kita, ini juga bagian dari pembelajaran kepada publik, kenapa pasal ini lalu dianggap sebagai berpotensi mengkriminalkan dan lainnya, karena publik juga berhak tau untuk materi-materi ini," jelasnya.
Menurutnya, pasal-pasal yang diasumsikan mengkriminalkan, bukan hanya untuk kepentingan insan pers, tetapi kepentingan demokrasi Indonesia.
"Kepentingan Indonesia dalam mengelola tata kelola pemerintahan yang baik, yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan lainnya," katanya.
"Maka kita mengajak semua pihak, bukan hanya kepentingan insan pers, teman akademisi, teman-teman masyarakat sipil yang concern pada proses legislasi, untuk ikut serta mendialogkan ini sebagai bagian dari dialog publik kita supaya ini menjadi pembelajaran bersama. Tidak ada demokrasi kalau tidak melibatkan salah satunya kebebasan di dunia pers," pungkas Ninik.
