Korea Utara: Ukraina Tak Berhak Bicara Soal Kedaulatan Jika Berpihak Pada AS

Ukraina tidak memiliki hak untuk membahas masalah kedaulatan lantaran telah mengekor pada Amerika Serikat (AS) dan mendukung berbagai tindakan Washington.

Hal itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Korea Utara dalam sebuah pernyataan yang dikutip Reuters pada Jumat (15/7).

Pernyataan itu muncul setelah Korea Utara mengakui Donetsk dan Luhansk sebagai negara merdeka atas nama Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk.

Pengakuan tersebut memicu kemarahan Ukraina dan membuat Kyiv memutuskan hubungan dengan Pyongyang, karena dianggap telah merusak kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina.

Keputusan Ukraina itu kemudian ditanggapi Menteri Luar Negeri Korea Utara, Choe Son Hui.

Choe mengatakan Ukraina tidak pantas menuduh Korea Utara atas perusakan kedaulatan. Itu karena Ukraina sendiri mendukung AS dalam memberikan sanksi yang melanggar kedaulatan Korea Utara.

"Kami akan terus memperkuat dan mengembangkan persahabatan dan kerja sama dengan semua negara yang menghormati kedaulatan kami dan memperlakukan kami dengan baik berdasarkan prinsip kesetaraan kedaulatan, tidak mencampuri urusan dalam negeri, dan saling menghormati," tegas Choe.

Lebih lanjut, Choe menekankan, program nuklir dan rudal Korea Utara merupakan upaya untuk mempertahankan diri. Sebaliknya, AS telah mempertahankan kebijakan permusuhan dengan Korea Utara dengan memberlakukan sanksi dan menggelar latihan militer dengan Korea Selatan.