Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Pakar: AS Bertanggung Jawab Atas Ketidakstabilan di Semanjung Korea, Barat yang Tidak Paham Itu

RABU, 13 JULI 2022 | 16:40 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Banyak negara Barat tidak memiliki pemahaman mendasar mengenai situasi di Semenanjung Korea, termasuk siapa yang memicu ketegangan di kawasan tersebut.

Hal itu terbukti ketika Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern melakukan kunjungan ke Australia, dan bertemu dengan Perdana Menteri Scott Morrison baru-baru ini.

Dalam pertemuan tersebut, keduanya menyebut upaya Korea Utara untuk memperkuat kapasitas pertahanannya merupakan ancaman bagi Semenanjung Korea dan kawasan Indo-Pasifik.


"Penguasa Australia dan Selandia Baru tampaknya tidak memiliki pemahaman dasar sama sekali tentang siapa yang bertanggung jawab," kata Direktur Riset Kebijakan Asosiasi Korea-Asia, Han Son Ik.

Lewat tulisannya berjudul "Out of Ignorance or Servile Following" yang diunggah di situs APRCPRK.org pada Rabu (13/7), ia mengatakan hanya Amerika Serikat (AS) yang bisa menjawabnya,

"Itu karena AS telah mengingkari semua komitmen yang dibuat antara Republik Rakyat Demokratik Korea (RRDK) dan AS, dan meningkatkan ancaman militer yang sembrono terhadap RRDK sambil tetap mempertahankan kebijakan permusuhannya terhadap Korut," jelasnya.

"Jika bukan karena ketidaktahuan dan ketidakpahaman, maka permusuhan dan prasangka mungkin menjadi akar penyebabnya," tambah dia.

Ketidaktahuan dan ketidakpahaman inilah yang juga membuat Australia akhirnya membuat kesepakatan AUKUS dengan AS dan Inggris, yang memicu ketegangan di kawasan.

Kepanikan yang dirasakan Australia dan Selandia Baru membuat keduanya lebih mudah mengambil sikap bermusuhan pada Korea Utara, mengikuti AS.

Kendati begitu, Han menekankan, Korea Utara akan terus meningkatkan kapasitas pertahanannya terlepas dari sikap bermusuhan dari negara-negara Barat.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya