Kebijakan Utang Pemerintah Berpotensi Undang Protes Besar seperti di Sri Lanka

Kebijakan ekonomi pemerintah yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential principle) berpotensi mengundang protes besar-besaran seperti yang terjadi di Sri Lanka.

Begitu pendapat kebijakan publik American Global University Jerry Massie, saat dihubunugi Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (13/7).

"Negara ini semenjak dipegang (Presiden) Jokowi doyan ngutang sama China, yang bikin negara ini default atau gagal bayar utang. akibatnya negara ini bangkrut," ujar Jerry.

Menurut Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) ini, utang Indonesia saat ini sudah sama tingginya dengan Sri Lanka yang beberapa waktu lalu dihebohkan dengan aksi rakyat kepada pimpinan pemerintahannya.

"Tercatat utang luar negeri Sri Lanka per akhir 2021 adalah 50,72 miliar dolar Amerika Serikat. Kejadian ini sama persis dengan Indonesia yang suka ngutang. Bayangkan utang kita sudah tembus Rp 7.000 triliun," paparnya.

Lebih lanjut, Jerry tak memungkiri adanya penurunan target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia pada tahun ini sebesar Rp 804,2 triliun atau setara 4,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Ini lebih rendah dari perkiraan defisit sebelumnya yang sebesar Rp 868 triliun atau setara 4,85 persen dari PDB," imbuhnya mengungkap.

Akan tetapi, jika utang pemerintahan Jokowi dibandingkan dengan utang pemerintahan Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono, nilainya jelas berbanding jauh.

"Utang SBY dalam 10 tahun Rp 1.3009 trillun tapi Jokowi hanya 4 tahun utangnya sampai Rp 1.809 triliun. Jadi saat SBY turun tahta, utang kita Rp 2.700 triliun. Era Jokowi utang Jokowi naik dramatis Rp 4.300 triliun dan bisa mencapai Rp 5.000 sampai Rp 6.000 triliun," tandasnya.