Pemerintah Mulai Asesmen ASN Pindah ke IKN Nusantara

Proses asesmen aparatur sipil negara (ASN) yang akan dipindahkan ke Ibukota Nusantara atau IKN akan dimulai pada tahun 2022.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, pemindahan ASN ke IKN Nusantara akan dilakukan secara bertahap.

“Saya kira tidak dengan langsung seketika seperti itu. Yang penting kan penetapan bahwa IKN bisa berfungsi menjadi ibukota negara, itu mudah-mudahan bisa kita pastikan pada tahun 2024,” kata Suharso dikutip dari laman Setkab, Rabu (13/7).

Sementara Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Satya Pratama berujar, pihaknya mendapatkan mandat untuk melaksanakan asesmen ASN yang akan dipindahkan ke IKN.

Dijelaskan, pihaknya akan melakukan pemetaan dan penilaian potensi dan kompetensi (talent mapping) kepada ASN di sejumlah instansi pemerintah pusat, yakni ASN kementerian/lembaga yang bertugas dan berkantor di wilayah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan sekitarnya.

BKN melalui Pusat Penilaian Kompetensi ASN sedang menyiapkan dua tahapan utama dalam proses asesmen ASN menuju IKN. Pertama, menyusun dan mengembangkan instrumen atau metode asesmen yang akan digunakan untuk memetakan potensi dan kompetensi ASN sesuai dengan tuntutan kebutuhan kompetensi pada IKN.

Kedua, menyiapkan mekanisme pelaksanaan asesmen ASN yang direncanakan akan dilakukan bertahap dan dibagi menjadi lima klaster.

“Target terdekat adalah BKN akan melaksanakan pemetaan/penilaian kompetensi bagi ASN instansi pusat yang masuk pada klaster pertama dan seterusnya sesuai dengan skenario tahapan pemindahan yang ditetapkan oleh pemerintah,” ujarnya.

Satya menyampaikan, pada pelaksanaan pemetaan/penilaian kompetensi tahap awal di tahun 2022 sampai dengan 2023 ditargetkan sejumlah 60 ribu ASN, meliputi 20 ribu ASN di tahun 2022 dan 40 ribu ASN pada tahun 2023.

“Dalam keseluruhan proses pelaksanaan asesmen ASN ke IKN, BKN akan bekerja sama dengan beberapa instansi pemerintah pusat terkait, seperti KemenPPN/Bappenas dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB),” pungkas Satya.