Pemutakhiran Data Pemilih Dimulai, KPU Minta TNI-Polri Data Anggota yang Pensiun

Kegiatan sebelum pemutakhiran data pemilih untuk Pemilu Serentak 2024 digelar Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/7).

KPU RI menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan sejumlah stakeholder terkait "Rekap Nasional Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Semester 1 Tahun 2022".

Dalam kegiatan ini, KPU RI mendatangi perwakilan 34 KPU Provinsi yang membacakan hasil pemutakhiran data pemilih di wilayahnya masing-masing.

Selain itu, turut diundang partai politik (parpol), perwakilan kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum dan HAM, TNI dan Polri,

Ketua KPU RI Hasyim Asyari menjelaskan, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan per semester akan mengikuti jadwal rutin pemutakhiran data kependudukan yang dilakukan oleh pemerintah.

"Dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri atau secara teknis dilaksanakan oleh Dirjen Dukcapil," ujar Hasyim saat membuka acara.

Hasyim mengatakan, pemutakhiran data dimaksudkan untuk mensinkronisasi data pemilih yang dipunyai KPU dengan Kemendagri.

Di samping itu, Hasyim juga menegaskan soal kemungkinan adanya pertambahan atau pengurangan pemilih di dalam pemilu.

Salah satu contoh penambahan pemilih di dalam pemilu, katanya, adalah jumlah pemilih pensiunan TNI dan Polri.

"Sebagaimana audiensi kami dengan panglima TNI dan kapolri itu nanti ada anggota TNI, anggota polri yang akan pensiun memasuki masa pensiun (sebelum hari H pemilu pada 14 Februari 2024)," paparnya.

Dengan meihat salah satu cotoh data penambahan tersebut, Hasyim meminta kepada lembaga terkait untuk memutakhirkan data pensiunan yang nantinya bisa langsung disampaikan kepada Kemendagri untuk disusun dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4).

"Karena itu, kami mohon kepada Pak Kapolri (Jendral Listyo Sigit Prabowo), kepada Pak Panglima TNI (Jendral Andika Perkasa) untuk menyiapkan data anggotanya di semua tingkatan, semua jabatan yang kira-kira sudah lepas dari jabatan anggota TNI Polri pada 14 Februari 2024, sehingga akan menggunakan hak pilihnya pada waktu itu," demikian Hasyim.