Berita

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto/Net

Politik

Ketimbang Naikkan Subsidi, Mulyanto Minta Jokowi Segera Revisi Perpres Distribusi Harga BBM Eceran

SELASA, 12 JULI 2022 | 01:30 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Presiden Joko Widodo diminta segera menerbitkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191/2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran BBM. Saran itu disampaikan anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto.

Menurut Mulyanto, revisi Perpres lebih penting ketimbang sibuk wacanakan kenaikan harga BBM bersubsidi.

Ia menilai kenaikan harga BBM bersubsidi sangat sensitif bagi kenaikan inflasi, terutama dari sektor transportasi dan juga dari sektor bahan pangan pokok.
 

 
Bagi Mulyanto, pilhan merevisi Perpres adalah keputusan rasional di tengah kondisi daya beli masyarakat yang belum akibat pandemi Covid-19.

"Akibat pandemi Covid-19 serta kenaikan harga barang kebutuhan pokok masyarakat seperti minyak goreng, dan lain-lain,” ujar Mulyanto.

Dikatakan Mulyanto, problem lainnya yang patut disorot adalah penyaluran BBM bersubsidi yang distribusinya tidak tepat sasaran.

Politisi PKS itu juga meminta Jokowi agar membandingkan harga BBM dengan negara tetangga. Hal itu perlu dilakukan untuk mencegah kebocoran BBM bersubsidi ke industri dan ekspor ilegal ke negara tetangga.

Populer

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

Inilah Bupati Sitaro Chyntia Ingrid Kalangit yang Diborgol Kejati

Minggu, 10 Mei 2026 | 01:09

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Brimob Polda Metro Jaya Bubarkan Balap Liar di Pulogadung

Minggu, 17 Mei 2026 | 14:17

Istana Ungkap Cadangan Beras di Bulog Tembus 5,3 Juta Ton

Minggu, 17 Mei 2026 | 14:04

Kasasi Bisa Perjelas Vonis Banding Luhur Ditambah Beban Uang Pengganti

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:45

Putusan MK soal IKN Dianggap Beri Kepastian Hukum

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:39

“Suamiku Lukaku” Angkat Luka Perempuan Korban KDRT

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:14

Prabowo Minta Pindad Rancang Mobil Presiden Khusus untuk Sapa Rakyat

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:14

Penyederhanaan Sistem Partai Tak Harus dengan Threshold Tinggi

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:10

Nasabah PNM Denpasar Sukses Ubah Sampah Pantai jadi Cuan

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:59

Hukum yang Layu: Saat Keadilan Kehilangan Hati Nurani

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:43

Andrianto Andri: Tokoh Sumatera Harus Jadi Cawapres 2029

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:11

Selengkapnya