Berita

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto/Net

Politik

Ketimbang Naikkan Subsidi, Mulyanto Minta Jokowi Segera Revisi Perpres Distribusi Harga BBM Eceran

SELASA, 12 JULI 2022 | 01:30 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Presiden Joko Widodo diminta segera menerbitkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191/2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran BBM. Saran itu disampaikan anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto.

Menurut Mulyanto, revisi Perpres lebih penting ketimbang sibuk wacanakan kenaikan harga BBM bersubsidi.

Ia menilai kenaikan harga BBM bersubsidi sangat sensitif bagi kenaikan inflasi, terutama dari sektor transportasi dan juga dari sektor bahan pangan pokok.
 

 
Bagi Mulyanto, pilhan merevisi Perpres adalah keputusan rasional di tengah kondisi daya beli masyarakat yang belum akibat pandemi Covid-19.

"Akibat pandemi Covid-19 serta kenaikan harga barang kebutuhan pokok masyarakat seperti minyak goreng, dan lain-lain,” ujar Mulyanto.

Dikatakan Mulyanto, problem lainnya yang patut disorot adalah penyaluran BBM bersubsidi yang distribusinya tidak tepat sasaran.

Politisi PKS itu juga meminta Jokowi agar membandingkan harga BBM dengan negara tetangga. Hal itu perlu dilakukan untuk mencegah kebocoran BBM bersubsidi ke industri dan ekspor ilegal ke negara tetangga.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Miris! Hafalan Al-Qur’an Jadi Bahan Permainan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:11

OJK Dukung Pemprov DKI Terbitkan Obligasi Daerah

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:00

Jangan Main Hakim Sendiri terkait Kasus Hafalan Al-Qur'an Berhadiah Miras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:48

Dua ASN Ditjen Pajak Jadi Tersangka Korupsi PT TPL

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:23

Tak Ditemukan Luka Luar di Jenazah Sutrimo

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:06

Pemprov DKI Pastikan Miliki Kapasitas Keuangan Terbitkan Obligasi

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:26

Walkot Jakut Imbau Masyarakat Tetap Tenang soal Kasus Promosi Miras di Ancol

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:19

Kemendag Perluas Akses Pasar Produk UMKM dengan Libatkan Ritel Modern

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:02

Furikake dan Tantangan Pangan Bergizi: Jangan Berhenti pada Produknya

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:51

Utang Pemerintah Tembus Rp10.000 Triliun

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:41

Selengkapnya