Sri Lanka Dilanda Protes Tak Terkendali, KBRI Kolombo Minta WNI Hindari Kerumunan Massa

Krisis ekonomi parah yang memicu aksi unjuk rasa besar-besaran di Sri Lanka membuat Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kolombo mengeluarkan imbauan bagi warga negara Indonesia (WNI).

Direktur Perlindungan WNI di Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha menuturkan KBRI Kolombo telah meminta 340 WNI yang tinggal menetap di Sri Lanka untuk membatasi perjalanan ke luar rumah selama aksi unjuk rasa berlangsung.

"Menghindari kerumunan massa dan wilayah-wilayah yang menjadi konsentrasi aksi unjuk rasa," kata Judha kepada Kantor Berita Politik RMOL pada Senin (11/7).

Para WNI juga diminta untuk tidak terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam aksi unjuk rasa, serta segera menghubungi KBRI Kolombo apabila menghadapi permasalahan melalui sambungan hotline di nomor (94) 77 277 3123.

Berdasarkan data dari KBRI Kolombo, tercatat ada 340 WNI yang saat ini menetap di Sri Lanka.

"Semuanya dalam keadaan baik serta termonitor kondisinya oleh KBRI," ucap Judha.

Aksi unjuk rasa besar-besaran melanda Sri Lanka pada Sabtu (9/7) untuk menuntut pengunduran diri Presiden Gotabaya Rajapaksa dan Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe.

Para pengunjuk rasa telah menduduki Istana Presiden, kediaman resmi Perdana Menteri, dan juga menguasai Kantor Sekretariat Presiden yang terletak di Galle Face Green, area yang menjadi pusat konsentrasi massa pelaku unjuk rasa.

Kendati begitu, Judha menuturkan, situasi keamanan di ibukota Kolombo secara umum dapat dikatakan masih kondusif.

Terdapat sejumlah korban luka akibat unjuk rasa tersebut namun tidak dilaporkan adanya korban jiwa.

"Tidak terdapat informasi mengenai WNI yang terlibat atau terluka dalam unjuk rasa tersebut," imbuhnya.

Sejak krisis ekonomi berlangsung di Sri Lanka, ia mengatakan, KBRI juga menyalurkan bantuan logistik bagi WNI yang paling terdampak.