Berita

Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat China, Wang Yi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat/Ist

Politik

Jokowi Bertemu Menlu China, Bicara Soal Situasi Ukraina

SENIN, 11 JULI 2022 | 16:13 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kunjungan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat China, Wang Yi, diterima Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (11/7).

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menjelaskan, kedatangan Wang Yi untuk menyampaikan apresiasi kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia dalam upaya resolusi damai.

"RRC sekali lagi memberikan apresiasi atas berbagai upaya Indonesia untuk mencoba mencari atau mengupayakan resolusi damai, penyelesaian secara damai terhadap situasi yang sedang terjadi di Ukraina termasuk secara spesifik disebutkan mengenai kunjungan Presiden ke Kyiv dan Moskow," ujar Retno.


Selain membicarakan soal itu, Jokowi dengan Wang Yi juga membicarakan tentang berbagai isu bilateral antara lain komitmen antara Indonesia dan RRC untuk terus meningkatkan hubungan bilateral yang saling menguntungkan.

Retno memaparkan, pada tahun 2021 perdagangan Indonesia dengan China mengalami peningkatan signifikan hingga 54 persen dengan nilai 110 miliar dolar Amerika Serikat.

"Kenaikan perdagangan ini juga diikuti dengan defisit dari Indonesia yang terus menurun, dan kita lihat akses pasar untuk produk-produk unggulan Indonesia makin lama makin banyak memasuki pasar Tiongkok," paparnya.

Selain itu, Jokowi dan Wang Yi turut membahas soal proyek prioritas antara kedua negara, kerjasama di bidang kesehatan, dan dorongan interaksi pihak swasta antara Indonesia dengan RRC.

"Dibahas berbagai proyek prioritas antara kedua negara termasuk proyek atau upaya untuk menyelesaikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Kemudian hal yang dibahas lain adalah kerja sama di bidang kesehatan, termasuk untuk vaksin dan genomic joint laboratorium," ungkapnya.

"Dan yang terakhir dibahas juga mengenai upaya kedua belah pihak untuk mendorong interaksi yang lebih kuat antara swasta atau private sector kedua belah pihak," demikian Retno.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya