Berita

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan/Net

Politik

MK Minta Jaminan PT Dihapus Jadi Lebih Baik, Anthony Budiawan: Putusan Mengada-ada dan Konyol

JUMAT, 08 JULI 2022 | 16:15 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas judicial review Pasal 222 UU Pemilu yang diajukan DPD RI dinilai semakin memperjelas posisi MK menjadi penjaga tirani dan oligarki.

Penilaian ini disampaikan Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan yang menilai alasan MK mengada-ada.

Pernyataan itu mengacu pada Putusan MK 52/PUU-XX/2022 terkait judicial review Pasal 222 UU Pemilu yang diajukan DPD RI dan Partai Bulan Bintang (PBB), tepatnya pada halaman 74 yang sempat dibeberkan Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti.

Dalam alasannya, MK menilai argumentasi pemohon tidak beralasan menurut hukum, karena tidak terdapat jaminan bahwa dengan dihapuskannya syarat ambang batas pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik, maka berbagai ekses sebagaimana didalilkan oleh pemohon tidak akan terjadi lagi.

“Putusan mengada-ada, minta jaminan kalau PT dihapus menjadi lebih baik: argumen konyol,” tegasnya lewat akun Twitter pribadi, Jumat (8/7).

Seharusnya, MK melakukan evaluasi UU terhadap UUD yang tidak mencantumkan prasyarat apapun. Khusus untuk kasus presidential threshold, cukup diatur sampai perihal parpol boleh usung capres.

Kedua, katanya, MK wajib mengerti, tidak ada kepastian (jaminan) dalam menentukan masa depan yang penuh ketidakpastian.

“Tapi, yang wajib dipertimbangkan adalah probabilitas pilihan, mana yang lebih baik bagi masyarakat atas dua alternatif pilihan, PT 20 persen atau PT 0 persen: 2 capres atau 9 capres?” urainya.

Ketiga, masih sambug Anthony, Alasan MK yang tidak masuk akal tersebut secara langsung menelanjangi peran MK sebagai penjaga tirani, menghancurkan demokrasi dan kedaulatan rakyat.

“Karena, tidak ada alasan apapun yang bisa dipakai pertahankan PT 20 persen: di luar akal manusia waras, kecuali akal kotor tirani,” tutupnya

Populer

Prabowo Perintahkan Sri Mulyani Pangkas Anggaran Seremonial

Kamis, 24 Oktober 2024 | 01:39

Karangan Bunga untuk Ferry Juliantono Terus Berdatangan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 12:24

KPK Usut Keterlibatan Rachland Nashidik dalam Kasus Suap MA

Jumat, 25 Oktober 2024 | 23:11

UI Buka Suara soal Gelar Doktor Kilat Bahlil Lahadalia

Senin, 21 Oktober 2024 | 16:21

Hikmah Heboh Fufufafa

Minggu, 20 Oktober 2024 | 19:22

Begini Kata PKS Soal Tidak Ada Kader di Kabinet Prabowo-Gibran

Minggu, 20 Oktober 2024 | 15:45

Akbar Faizal Sindir Makelar Kasus: Nikmati Breakfast Sebelum Namamu Muncul ke Publik

Senin, 28 Oktober 2024 | 07:30

UPDATE

Telkom Capai Pertumbuhan Pendapatan Positif Rp112,2 Triliun

Kamis, 31 Oktober 2024 | 03:45

Tim Satgas Bencana TNI Tiba di Filipina

Kamis, 31 Oktober 2024 | 03:29

Impor Baja Murah dari China Ancam Industri Dalam Negeri

Kamis, 31 Oktober 2024 | 02:59

DPD Dorong Pemerintah Terapkan Kebijakan Proteksionis di Sektor Tekstil

Kamis, 31 Oktober 2024 | 02:34

Rayakan Ulang Tahun ke-9, Ninja Xpress Luncurkan Layanan Inovatif Ini

Kamis, 31 Oktober 2024 | 02:12

Jumhur Hidayat Puji Prabowo Gercep Tangani Potensi PHK Buruh Sritex

Kamis, 31 Oktober 2024 | 01:59

Infomedia Kupas Revolusi AI Dukung Bisnis Berkelanjutan

Kamis, 31 Oktober 2024 | 01:41

Uang Suap Zarof Ricar

Kamis, 31 Oktober 2024 | 01:21

Luthfi: Jawa Tengah Rumah Kami, Bukan Sekadar Tempat Mudik

Kamis, 31 Oktober 2024 | 01:12

Prajurit Marinir Pertontonkan Kemampuan Renang Laut 1.000 Meter

Kamis, 31 Oktober 2024 | 00:59

Selengkapnya