Berita

Pengamat hukum tata negara, Refly Harun/Net

Politik

Gugat ke MK untuk PT 7-9 Persen, Refly Harun: PKS Hanya Pikir Diri Sendiri!

KAMIS, 07 JULI 2022 | 19:53 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Niatan uji materiil norma ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapat kritik keras dari Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun.

Refly Harun menyampaikan kritiknya terkait gugatan PKS terhadap Pasal 222 UU 7/2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) dalam kanal Youtubenya pada Rabu malam (6/7).

Dalam kesempatan tersebut, Refly menyayangkan niatan PKS menggugat norma presidential threshold karena hanya ingin mengubah besaran minimal ambang batas.

Besaran ambang batas minimal yang diatur dalam Pasal 222 UU 7/2017 ditetapkan sebesar 20 persen perolehan kursi DPR RI atau 25 persen suara nasional parpol atau gabungan parpol pada hasil Pemilu sebelumnya.

Disampaikan Presiden PKS usai mendaftaran permohonan uji materiil Pasal 222 UU 7/2017 di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Rabu kemarin (6/7), PKS menghendaki besaran presidential threshold hanya 7 hingga 9 persen.

"Kalau begini saya kritik juga PKS. PKS hanya memikirkan dirinya sendiri saja," kata Refly Harun dikutip Kantor Berita Politik RMOL Kamis (7/7).

Menurut Refly, keinginan PKS mengubah presidential threshold menjadi 7 hingga 9 persen sama dengan bertentangan dengan konstitusi.

"Kalau mau menggugat ya nol lah, jangan lagi pakai ambang batas 7-9 persen, karena itu tidak sesuai dengan logika konstitusi," tuturnya.

"Bagaimana mungkin tiket yang 7-9 persen perolehan 5 tahun lalu dipakai untuk yang sekarang lagi," tandas Refly.

Populer

Jika Tak Ada yang Mengusung, Anies Baswedan Hanya jadi Penonton Pilpres 2024

Minggu, 14 Agustus 2022 | 15:20

Amien Rais Bakal Dukung Capres yang Berani Ucapkan Selamat Tinggal pada Oligarki

Jumat, 12 Agustus 2022 | 22:02

Disindir Kasus Brigadir J, Benny K Harman: Daripada Sesat Sebaiknya Mahfud Tanya Langsung ke Jokowi

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:32

Beberapa Hari Sebelum Invasi Ukraina, Pangeran Saudi Gelontorkan Rp 7 Triliun untuk Tiga Perusahaan Rusia

Selasa, 16 Agustus 2022 | 08:19

Kabareskrim Sosok "Jenderal" di Balik Pencabutan Kuasa Bharada E yang Diungkap Deolipa?

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 19:57

Sumber Anggaran Satgassus yang Pernah Dipimpin Ferdy Sambo Dipertanyakan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:15

Partai Besutan Din Syamsuddin Daftar ke KPU, Mayoritas Diisi Kaum Muda

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 11:35

UPDATE

Imparsial: Motif Sensitif dalam Kasus Kematian Brigadir J Harus Dijelaskan

Jumat, 19 Agustus 2022 | 17:30

Bawaslu Sikapi Keberatan Parpol Tak Bisa Ikut Verifikasi dengan Merujuk PKPU 4/2022

Jumat, 19 Agustus 2022 | 17:20

Ambisi Capai Nol Emisi Karbon, Singapura Gencar Impor Listrik Ramah Lingkungan

Jumat, 19 Agustus 2022 | 17:19

KNPI Dukung Penuh Jenderal Sigit Berantas Mafia Judi Online

Jumat, 19 Agustus 2022 | 17:10

Florida Catat Kasus Monkeypox Pertama Pada Anak Usia 4 Tahun

Jumat, 19 Agustus 2022 | 17:07

Kasus Aktif Covid-19 Naik 109 Orang, Meninggal 26 Orang

Jumat, 19 Agustus 2022 | 17:03

KPK Kumpulkan PNBP Rp 301,8 M Semester I 2022, Naik 212 Persen dari Target

Jumat, 19 Agustus 2022 | 16:59

Miliarder China Divonis Penjara 13 Tahun, Perusahaannya Kena Denda Rp 119 Triliun

Jumat, 19 Agustus 2022 | 16:50

Bagi Pimpinan Komisi III DPR, Penetapan Tersangka Putri Candrawathi Sesuai Janji Kapolri

Jumat, 19 Agustus 2022 | 16:39

Ketua Komisi III DPR Jadwalkan Khusus Pemanggilan Kapolri Bahas Kasus Brigadir J

Jumat, 19 Agustus 2022 | 16:38

Selengkapnya