Berita

Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Kelapa Plasma Sawit Indonesia, Arief Poyuono/Net

Politik

Minta Pungutan Ekspor CPO Dicabut, Arief Poyuono: Bikin Petani Sawit Bangkrut

KAMIS, 07 JULI 2022 | 19:17 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Arief Poyuono meminta agar pemerintah mencabut pungutan ekspor CPO yang mencapai 55 persen dari harga ekspor. Sebab pungutan tersebut sangat membenani petani sawit

Bukan hanya itu, Arief juga meminta domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) tersebut harus segera dicabut lantaran bisa mempersulit ekspor CPO yang akhirnya menyebabkan over stock di tangki tangki penimbunan CPO di setiap pabrik kelapa sawit.

“Semua ini memberatkan kehidupan petani sawit karena pungutan ekspor CPO yang mencapai 55 persen dan aturan DMO dan DPO, setelah ekspor CPO diizinkan kembali membuat harga tandan buah segar jatuh hingga 200 persen dari harga saat sebelum ada pelarangan ekspor CPO,” kata Arief dalam keterangan tertulis, Kamis (7/7).

Disisi lain, Arief yang merupakan Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Kelapa Plasma Sawit Indonesia, mengungkapkan, pungutan ekspor CPO atau levy yang dipungut oleh BPDPKS memperkaya perusahaan-perusahaan biodiesel dan merugikan perekonomian negara khususnya masyarakat sawit dan juga membuat lemah neraca perdagangan Indonesia.

“Karena berkurangnya ekspor dari sektor komoditas CPO dan turunannya, yang akhirnya berimbas pada pemasukan devisa negara kita,” ujarnya.

Dikatakan Arief, jika pungutan ekspor CPO yang ekonomis dan tidak ada sistem DMO dan DPO, maka neraca perdagangan mengalami surplus. Hal ini, tekan dia, dibuktikan dengan neraca perdagangan Agustus 2021 yang tercatat surplus sebesar 4,74 miliar dollar AS.

Capaian ini merupakan hasil kontribusi surplus neraca nonmigas sebesar 5,43 miliar dollar AS, di saat neraca migas tercatat defisit sebesar 1,23 miliar dollar AS. Pada Januari-Agustus 2021, surplus neraca perdagangan mencapai total 19,17 miliar dollar AS.

“Jadi saya ingatkan kepada Kangmas Jokowi dalam situasi ketidakpastian perekonomian global dan kebutuhan akan pemulihan ekonomi akibat Covid-19 lebih cepat, maka industri sawit harus dijadikan andalan dalam perekonomian nasional bukan malah membuat kebijakan yang mematikan industri sawit nasional dimana kita sebagai penghasil sawit terbesar di Indonesia,” saran Arief.

“Saatnya Jokowi menyelamatkan industri sawit nasional dengan mencabut pungutan ekspor CPO, DMO & DPO,” demikian Arief menandaskan.

Populer

Jika Tak Ada yang Mengusung, Anies Baswedan Hanya jadi Penonton Pilpres 2024

Minggu, 14 Agustus 2022 | 15:20

Amien Rais Bakal Dukung Capres yang Berani Ucapkan Selamat Tinggal pada Oligarki

Jumat, 12 Agustus 2022 | 22:02

Disindir Kasus Brigadir J, Benny K Harman: Daripada Sesat Sebaiknya Mahfud Tanya Langsung ke Jokowi

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:32

Beberapa Hari Sebelum Invasi Ukraina, Pangeran Saudi Gelontorkan Rp 7 Triliun untuk Tiga Perusahaan Rusia

Selasa, 16 Agustus 2022 | 08:19

Kabareskrim Sosok "Jenderal" di Balik Pencabutan Kuasa Bharada E yang Diungkap Deolipa?

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 19:57

Sumber Anggaran Satgassus yang Pernah Dipimpin Ferdy Sambo Dipertanyakan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:15

Partai Besutan Din Syamsuddin Daftar ke KPU, Mayoritas Diisi Kaum Muda

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 11:35

UPDATE

Imparsial: Motif Sensitif dalam Kasus Kematian Brigadir J Harus Dijelaskan

Jumat, 19 Agustus 2022 | 17:30

Bawaslu Sikapi Keberatan Parpol Tak Bisa Ikut Verifikasi dengan Merujuk PKPU 4/2022

Jumat, 19 Agustus 2022 | 17:20

Ambisi Capai Nol Emisi Karbon, Singapura Gencar Impor Listrik Ramah Lingkungan

Jumat, 19 Agustus 2022 | 17:19

KNPI Dukung Penuh Jenderal Sigit Berantas Mafia Judi Online

Jumat, 19 Agustus 2022 | 17:10

Florida Catat Kasus Monkeypox Pertama Pada Anak Usia 4 Tahun

Jumat, 19 Agustus 2022 | 17:07

Kasus Aktif Covid-19 Naik 109 Orang, Meninggal 26 Orang

Jumat, 19 Agustus 2022 | 17:03

KPK Kumpulkan PNBP Rp 301,8 M Semester I 2022, Naik 212 Persen dari Target

Jumat, 19 Agustus 2022 | 16:59

Miliarder China Divonis Penjara 13 Tahun, Perusahaannya Kena Denda Rp 119 Triliun

Jumat, 19 Agustus 2022 | 16:50

Bagi Pimpinan Komisi III DPR, Penetapan Tersangka Putri Candrawathi Sesuai Janji Kapolri

Jumat, 19 Agustus 2022 | 16:39

Ketua Komisi III DPR Jadwalkan Khusus Pemanggilan Kapolri Bahas Kasus Brigadir J

Jumat, 19 Agustus 2022 | 16:38

Selengkapnya