Berita

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi/Net

Politik

Serangan ke ACT Ditengarai untuk Tutupi Kasus-kasus Besar yang Libatkan Petinggi

RABU, 06 JULI 2022 | 10:40 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Masyarakat diimbau untuk melihat serangan isu terhadap lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) dari berbagai sudut. Sebab, diduga ada upaya memanfaatkan dana yang besar yang ada di ACT serta untuk menutupi kasus-kasus besar yang melibatkan petinggi negara.

"Sekarang ini serangan ke ACT karena punya dana besar. Tampaknya ada upaya untuk memanfaatkan dana ACT dengan pola-pola serangan isu-isu yang kurang jelas itu. Bisa jadi serangan itu sebagai settingan untuk menutupi kasus-kasus besar yang melibatkan petinggi negara," ujar Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (6/7).

Karena, lanjut Koordinator Indonesia Bersatu ini, berbagai propaganda soal terorisme, HTI, ISIS, Khilafah, maupun FPI terus digembar-gemborkan dengan berbagai propaganda yang sebenarnya tidak berbahaya.


"Propaganda itu lebih karena mainan intelijen belaka. Soal FPI, misalnya. Banyak melakukan kerja-kerja sosial dan kemanusiaan. Bahkan setelah FPI dibubarkan, malah pemerintah kedodoran dalam mengatasi bencana di berbagai daerah," tutur Muslim.

"Padahal keberadaan FPI itu sangat membantu di berbagai (daerah) bencana, mulai dari Aceh, hingga ke berbagai bencana alam di berbagai daerah. Sekarang setelah FPI dibubarkan, pemerintah kebingungan, tidak mendapatkan mitra seperti FPI dalam mengatasi bencana alam dan bencana kemanusiaan," sambung Muslim.

Dengan adanya berbagai macam serangan dan tudingan ke ACT dengan isu-isu yang tidak jelas itu, menunjukkan betapa rapuhnya pemerintah dalam menangani sejumlah kasus besar di negeri ini.

"Kasus-kasus korupsi dan ketiadaan sumber dana untuk kelola pemerintahan maka akhirnya munculah settingan semacam isu ACT itu," pungkas Muslim.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

Fakta Sidang Blueray Cargo: Kode BC1 Mengarah ke Djaka Budi Utama

Senin, 15 Juni 2026 | 18:15

Anak Buah Bahlil Irit Bicara Usai 7 Jam Diperiksa KPK

Senin, 15 Juni 2026 | 18:08

KPU Patok Anggaran Rp4,6 Triliun di Tahapan Awal Pemilu 2029

Senin, 15 Juni 2026 | 17:59

IHSG-Rupiah Menguat Sore Ini Usai AS-Iran Sepakat Damai

Senin, 15 Juni 2026 | 17:47

Demo Mahasiswa Ucapkan Selamat Atas Kegagalan Prabowo-Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 17:46

Wapres Gibran Terima Perwakilan Mahasiswa di Tengah Unjuk Rasa

Senin, 15 Juni 2026 | 17:23

Sifra Kejar Cita-cita di Sekolah Rakyat Demi Bantu Orang Tua Disabilitas

Senin, 15 Juni 2026 | 17:19

Demi Kepercayaan Masyarakat, Mahasiswa UBK Desak MBG Dihentikan

Senin, 15 Juni 2026 | 17:06

Komisi II DPR: KPU dan Bawaslu akan Tetap Eksis di 2027

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

DPR Minta Kejagung Tingkatkan Anggaran Perkara untuk Kejati dan Kejari

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

Selengkapnya