Berita

Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani/Net

Politik

Jika Paksakan Usung Puan Maharani pada Pilpres 2024, PDIP Terancam Konflik hingga Perpecahan

RABU, 06 JULI 2022 | 09:58 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Puan Maharani bisa menciptakan kondisi kurang baik bagi PDI Perjuangan menuju 2024. Jika PDIP memaksakan Puan maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, konflik internal hingga kehancuran bisa dialami partai banteng moncong putih itu.

Demikian analisis Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, menanggapi hasil RMOLVote "9 Capres 2024" yang menampilkan nama Puan berada di urutan kelima dengan perolehan 8.939 dukungan atau 10,89 persen dari total dukungan sebanyak 82.093 pemilih.

"Ancaman (bagi PDIP) akan terjadi apabila Puan tetap dipaksakan maju, akan terjadi konflik internal yang tidak akan dapat terbendung," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (6/7).


Saiful menilai, meskipun Ketua DPR RI ini masuk lima besar RMOLVote, kehancuran PDIP akan terjadi apabila Puan tetap diajukan sebagai kandidat pada 2024 yang akan datang.

"Karena PDIP sendiri ada simpul Ganjar Pranowo yang hampir pasti akan mencalonkan diri pada 2024. Ancaman perpecahan itulah yang akan menjadi harapan parpol lain, yang saya kira dengan terpecahnya suara PDIP akan mengakibatkan tidak optimalnya suara kandidat yang berasal dari kader PDIP, baik Puan maupun Ganjar," papar Saiful.

Untuk itu, Saiful menyarankan, PDIP berkoalisi dengan partai politik (parpol) lainnya untuk "mengawinkan paksa" Puan dengan tokoh lainnya.

"Ancaman keterbelahan kader PDIP apabila tetap memaksakan memajukan Puan. Kalaupun ingin dikawinkan secara paksa maka bisa jadi Ganjar-Puan atau sebaliknya, meskipun agak sulit kalau PDIP tidak berkoalisi dengan partai politik lainnya," pungkas Saiful.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Beruang di Istana

Kamis, 30 April 2026 | 12:14

Rincian 13 Proyek Hilirisasi Bernilai Rp116 Triliun yang Baru Diresmikan Prabowo

Kamis, 30 April 2026 | 11:56

KPK Periksa Pejabat Pemkot Madiun dalam Kasus Dugaan Pemerasan Wali Kota Maidi

Kamis, 30 April 2026 | 11:43

Menteri PPPA Disorot Usai Minta Maaf, Dinilai Perlu Tingkatkan Sensitivitas dan Komunikasi Publik

Kamis, 30 April 2026 | 11:27

Arab Saudi Beri Asuransi Khusus Risiko Panas Saat Puncak Haji

Kamis, 30 April 2026 | 11:06

Bangkit dari Kubur! Friendster Sang Pelopor Medsos Resmi Kembali di 2026

Kamis, 30 April 2026 | 11:05

Hasil Komunikasi Dasco dengan Presiden Prabowo, Pemerintah Siapkan Rp 4 Triliun Perbaiki Perlintasan Kereta Api

Kamis, 30 April 2026 | 11:02

Harga Emas Antam Ambruk ke Rp2,7 Juta per Gram di Akhir Bulan

Kamis, 30 April 2026 | 10:50

Suami Bupati Pekalongan Dicecar KPK soal Aliran Uang Perusahaan Keluarga

Kamis, 30 April 2026 | 10:45

Prabowo Dijadwalkan Hadiri Puncak Hari Buruh di Monas Besok

Kamis, 30 April 2026 | 10:28

Selengkapnya