Berita

Presiden Jokowi saat bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin/Net

Politik

Patut Diapresiasi, Misi Jokowi Damaikan Ukraina-Rusia Tidak Bisa Lepas dari Mandat G20

SENIN, 04 JULI 2022 | 14:13 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Rezim internasional tata kelola dunia tidak bisa dilepaskan dari kontestasi poliitk global paska perang dunia ke-II dan proses dekolonialisasi.

Begitu yang ditegaskan Director Paramadina Graduate School of Diplomacy Shiskha Prabawaningtyas dalam menyikapi misi perdamaian Presiden Joko Widodo yang menemui Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

Menurutnya, kata kunci saat ini adalah adanya perubahan geopolitik di mana politik luar negeri sebuah negara tidak bisa dilepaskan dari situasi dalam negeri.


"Apa yang terjadi di dalam negeri sebuah negara memberikan pilihan-pilihan kebijakan dan situasi dalam konteks global akan berpengaruh besar dalam kebijakan politik sebuah negara,” kata Shiskha, Senin (4/7).

Shikskha mengurai pada akhir tahun 1990an telah menjadi masa kontraksi rezim tata kelola dunia ketika dikaitkan dengan krisis ekonomi atau keuangan global yang secara tidak langsung mendorong proses demokratisasi di Indonesia.  

"Konstelasi terakhir perang Rusia–Ukraina tidak bisa dilepaskan dari pergesekan China–Amerika Serikat di masa Donald Trump, Tahun 2004 krisis keuangan Eropa, 2008 krisis keuangan global dan USA mendapat tantangan dari China sebagai raksasa ekonomi baru,” ujarnya.

"Trump menolak kebijakan multilateralisme dan memilih back to domestic concern. Terakhir krisis pandemi Covid-19 dan berikutnya krisis pangan dunia saat ini,” imbuhnya.

Dia menegaskan bahwa posisi Indonesia untuk mengutarakan misi perdamaian dunia tidak bisa terlepas dari adanya hajatan akbar G20 yang menjadi tujuan Indonesia mendamaikan negara-negara bertikai.

"Posisi dan peran misi damai Indonesia tidak bisa dilepaskan dari mandat Presidensi G20, politik luar negeri bebas aktif, dan Indonesia juga mendapat mandat PBB sebagai bagian dari global crisis response group, di tengah keseimbangan baru dunia Rusia-China, USA-G7, dan lainnya,” ujarnya.

Pihaknya mengatakan inisiatif perdamaian pemerintah Indonesia untuk Rusia dan Ukraina patut diberi apresiasi. Dalam jangka pendek KTT G20 mendatang diharapkan akan berjalan lancar.

"Jangka menengah, Indonesia akan concern ke masalah tata kelola keuangan dan fiskal moneter dunia paska pandemi dan imbas perang Rusia-Ukraina terkait juga krisis pangan dunia. Jangka panjang diharapkan Perang Rusia-Ukraina tidak berlarut-larut dan mengganggu keseimbangan baru dunia,” tutupnya.

Populer

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Inilah Bupati Sitaro Chyntia Ingrid Kalangit yang Diborgol Kejati

Minggu, 10 Mei 2026 | 01:09

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Djaka Budi Utama Belum Tentu Bersalah dalam Kasus Suap Bea Cukai

Sabtu, 09 Mei 2026 | 02:59

UPDATE

IPC TPK Catat Pertumbuhan Positif pada Awal Triwulan II 2026

Selasa, 19 Mei 2026 | 16:10

Rekayasa Lalin di Harmoni Berlaku hingga September Imbas Proyek MRT Jakarta

Selasa, 19 Mei 2026 | 16:01

Membaca Ulang Tantangan Klaim Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen

Selasa, 19 Mei 2026 | 15:59

Belum Ada Update Nasib 5 WNI yang Ditahan Israel

Selasa, 19 Mei 2026 | 15:58

Cadangan Beras RI Tembus 5,37 Juta Ton, Tertinggi Sepanjang Sejarah

Selasa, 19 Mei 2026 | 15:52

Optimisme Pemerintah Jangan Sekadar Lip Service

Selasa, 19 Mei 2026 | 15:50

KSAD Tegaskan Pembubaran Nobar ‘Pesta Babi’ Atas Permintaan Pemda

Selasa, 19 Mei 2026 | 15:45

Beras RI Berlimpah, Zulfikar Suhardi Harap Harga Tetap Terjangkau

Selasa, 19 Mei 2026 | 15:26

Prabowo Dijadwalkan Hadir di DPR Bahas RAPBN 2027

Selasa, 19 Mei 2026 | 15:26

Dosen Lintas Kampus Kolaborasi Dorong Perlindungan Kerja

Selasa, 19 Mei 2026 | 15:15

Selengkapnya