Epidemiolog Minta Pemerintah Lanjutkan PPKM dengan Pengaturan WFH

Kenaikan jumlah infeksi Covid-19 yang terjadi sejak pertengahan bulan Juni lalu menuntut pemerintah untuk merevisi sejumlah kebijakan, salah satunya soal pelonggaran penggunaan masker di luar ruangan.

Namun menurut epidemiolog Griffith University Australia, Dicky Budiman, pemerintah seharusnya tidak hanya mencabut aturan pelonggaran masker di luar ruangan, melainkan juga menerapkan pembatasan.

"PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) juga tetap harus dilanjutkan meskipun tidak harus ketat seperti (penyebaran varian) delta," ujar Dicky kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (4/7).

Salah satu langkah pencegahan terpenting yang mesti diperhatikan pemerintah, menurut Dicky adalah terkait dengan jumlah orang yang bekerja di sektor perkantoran.

"Tampaknya kita lihat lagi di masalah pengaturan kapasitas. Yang 100 persen harus dilihat lagi, terutama kalau ventilasi udaranya kurang," tuturnya.

Maka dari itu, Dicky menyarankan pemerintah untuk kembali mengkaji kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

"Sehingga salah satu yang harus di-review adalah masalah WFH. WFH ini menurut saya sampai akhir tahun ini harus dijaga sekitar 20 persen (pekerja WFH)," katanya.

"Terutama WFH bagi yang rawan atau belum memiliki imunitas yang memadai, atau bisa digilir. Tapi WFH harus bisa dijadikan hybrid dengan offline," demikian Dicky.