Berita

Pertemuan antara Wakil Presiden China Wang Qishan dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr/Net

Dunia

Hadiri Pelantikan Marcos Jr, Wapres China Lobi Filipina Tangani Sengketa Laut China Selatan dengan Baik-baik

MINGGU, 03 JULI 2022 | 10:40 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Sebagai sahabat, China dan Filipina perlu meningkatkan hubungan dengan menangani sengketa Laut China Selatan secara baik-baik.

Begitu yang dikatakan oleh Wakil Presiden China Wang Qishan ketika menghadiri upacara pelantikan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr pada Kamis (30/6).

“Pihak Tiongkok selalu menempatkan Filipina sebagai prioritas dalam diplomasi tetangganya, dan berharap dapat bekerja sama dengan pemerintah Filipina yang baru untuk memajukan persahabatan, meningkatkan rasa saling percaya, dan melanjutkan kerja sama, sehingga dapat mengantarkan era emas baru untuk hubungan China-Filipina," kata Wang, seperti dikutip Xinhua.


Kehadiran Wang dalam upacara tersebut merupakan bagian dari tugasnya sebagai utusan khusus Presiden China Xi Jinping. Ia juga bertemu dengan pendahulu Marcos, Rodrigo Duterte.

"Kedua negara harus mematuhi penanganan sengketa yang tepat dan bersama-sama menjaga perdamaian dan ketenangan Laut China Selatan,” tuturnya.

China dan Filipina telah berselisih selama bertahun-tahun di Laut China Selatan. Beijing telah mengklaim kedaulatan atas hampir seluruh perairan, yang juga diklaim oleh Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Taiwan.

Selama kampanye pemilihannya, Marcos mengatakan dia akan merundingkan kesepakatan dengan Beijing untuk menyelesaikan sengketa wilayah mereka di Laut Cina Selatan.

Menurut pengamat, terpilihnya Marcos mungkin melegakan China.

Selama enam tahun terakhir, Beijing telah menikmati hubungan yang lebih hangat dengan Manila di bawah kebijakan ramah-China oleh Duterte, dengan Beijiing menawarkan beberapa miliar dolar dalam investasi, termasuk kereta api, jalan dan jembatan.

Tetapi pada pekan lalu, pemerintah Filipina mengumumkan penghentian pembicaraan antara kedua negara mengenai kesepakatan eksplorasi energi bersama yang ditandatangani pada 2018, dengan alasan kendala konstitusional dan masalah kedaulatan sebagai alasannya.

Langkah tersebut dapat memungkinkan Marcos untuk mengejar peluang eksplorasi dengan negara lain.

Marcos mengatakan dia akan menggunakan keputusan arbitrase PBB 2016 untuk menegaskan hak teritorial negara atas Laut Cina Selatan. Ia bersumpah pemerintahannya tidak akan berkompromi pada masalah kedaulatan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Pembongkaran Tiang Monorel Mangkrak Demi Penataan Kawasan

Minggu, 11 Januari 2026 | 07:59

Lahan Huntap Korban Bencana Harus Segera Dituntaskan

Minggu, 11 Januari 2026 | 07:52

Ini Identitas Delapan Orang dan Barbuk OTT Pejabat Pajak Jakut

Minggu, 11 Januari 2026 | 07:12

Larangan Tambang Emas Rakyat, Kegagalan Baca Realitas

Minggu, 11 Januari 2026 | 06:58

Pelapor Pandji Dianggap Klaim Sepihak dan Mencatut Nama NU

Minggu, 11 Januari 2026 | 06:30

Romantisme Demokrasi Elektoral dan Keliru Baca Kedaulatan

Minggu, 11 Januari 2026 | 06:08

Invasi AS ke Venezuela Bisa Bikin Biaya Logistik Internasional Bengkak

Minggu, 11 Januari 2026 | 05:45

Khofifah Ajak Pramuka Jatim Sukseskan Ketahanan Pangan dan MBG

Minggu, 11 Januari 2026 | 05:23

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

Klok Dkk Siap Melumat Persija Demi Amankan Posisi

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:40

Selengkapnya