Berita

Beathor Suryadi/Net

Nusantara

Bersurat ke Jokowi, Beathor Suryadi: Berulang Kali Bapak Teriak, Tapi Kok Mafia Tanah Makin Subur?

SABTU, 02 JULI 2022 | 21:01 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Aktivis senior Beathor Suryadi berkirim surat ke Presiden Joko Widodo terkait keresahanya dengan mafia tanah yang semakin subur di Indonesia.

“Sebagai Penasehat FKMTI, saya ingin memberikan saran untuk Bpk Presiden atas kasus kasus mafia tanah,” kata Beathor dalam surat terbukanya kepada Jokowi yang diterima redaksi, Sabtu (2/7).

Mantan tenaga ahli Kantor Staf Presiden (KSP) ini menguraikan bahwa dari hasil pendalaman serta mempelajari berkas-berkas perkara para korban, ada banyak modus dan cara mafia menguasai lahan warga dengan secara ilegal.


Mereka, kata Beathor, bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk Pengadilan, dimana tempat terakhir berjuang. Padahal ujar Beathor, selama menjabat sebagai Presiden, Jokowi sudah tiga kali memilih Kapolri dan dua kali mengganti Menteri ATR/BPN.

Hingga, sambung Beathor menambahkan, Jokowi pernah membantuk Satgas perecpatan penyelesaian konflik agraria di KSP, lalu menunjuk Wakil Menteri ATR/BPN untuk menjadi komandan tim anti mafia tanah, guna mensupervisi di setiap instansi hukum.

“Pertanyaannya kenapa kasus mafia tanah bertambah banyak dan tumbuh di mana-mana, padahal bapak sudah berulang kali berteriak bahkan pada sidang kabinet terbatas,” sesal Beathor.

Disisi lain, tidak jelasnya penanganan perkara tanah diduga kuat, ungkap Beathor dilakukan oleh sahabat Presiden Jokowi. Namun terkait hal ini ia sedikit memahami jika pemerintah bersahabat dengan para pelaku bisnis property.

“Lantas kenapa ahli waris dari pemilik tanah itu tidak dibagi keuntungan karena tanah mereka belum dan tidak dibayar oleh para pengembang tersebut,” ungkap Beathor.

Lebih jauh Beathor menyarankan agar Jokowi menempuh cara baru dengan tidak membiarkan kasus perampasan lahan bertarung di Pengadilan. Sebab pada umumnya, berbagai kasus yang dimenangkan oleh warga, tetap saja mafia yang menguasai Lahan.

“Cara baru itu adalah mediasi, bapak panggil dan tegur para pengusaha harus mengayomi warga pemilik tanah. Mediasi itu adalah wujud dari negara hadir dalam perkara perampasan tanah, sehingga setiap tahun jumlah kasus mafia tanah turun drastis atas trobosan kebijakan ini,” demikian Beathor.



Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

10 Lokasi Terbaik Nonton Pawai Ogoh-Ogoh Nyepi 2026 di Bali, Catat Tempatnya

Selasa, 17 Maret 2026 | 17:50

UPDATE

Kebijakan WFH Sehari Tunggu Persetujuan Presiden

Kamis, 26 Maret 2026 | 12:03

Tito Pastikan Skema WFH Sehari Tak Hambat Layanan Pemda

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:55

Purbaya Guyur Dana Lagi Rp100 Triliun ke Bank Himbara

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:45

Efisiensi Anggaran Harus Terukur dan Terarah

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:33

Pengamat Soroti Pertemuan Anies, SBY, dan AHY: CLBK Jelang 2029

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:22

Prabowo Tambah 13 Proyek Hilirisasi Bernilai Rp239 Triliun

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:16

Efisiensi Energi Jangan Korbankan Pendidikan lewat Pembelajaran Daring

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:11

Emas Antam Mandek, Buyback Merosot ke Rp2,49 Juta per Gram

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:01

Akreditasi Dapur MBG Jangan Hanya Formalitas

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:00

KSP: Anggaran Pendidikan Tak Dikurangi

Kamis, 26 Maret 2026 | 10:58

Selengkapnya