Berita

Beathor Suryadi/Net

Nusantara

Bersurat ke Jokowi, Beathor Suryadi: Berulang Kali Bapak Teriak, Tapi Kok Mafia Tanah Makin Subur?

SABTU, 02 JULI 2022 | 21:01 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Aktivis senior Beathor Suryadi berkirim surat ke Presiden Joko Widodo terkait keresahanya dengan mafia tanah yang semakin subur di Indonesia.

“Sebagai Penasehat FKMTI, saya ingin memberikan saran untuk Bpk Presiden atas kasus kasus mafia tanah,” kata Beathor dalam surat terbukanya kepada Jokowi yang diterima redaksi, Sabtu (2/7).

Mantan tenaga ahli Kantor Staf Presiden (KSP) ini menguraikan bahwa dari hasil pendalaman serta mempelajari berkas-berkas perkara para korban, ada banyak modus dan cara mafia menguasai lahan warga dengan secara ilegal.


Mereka, kata Beathor, bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk Pengadilan, dimana tempat terakhir berjuang. Padahal ujar Beathor, selama menjabat sebagai Presiden, Jokowi sudah tiga kali memilih Kapolri dan dua kali mengganti Menteri ATR/BPN.

Hingga, sambung Beathor menambahkan, Jokowi pernah membantuk Satgas perecpatan penyelesaian konflik agraria di KSP, lalu menunjuk Wakil Menteri ATR/BPN untuk menjadi komandan tim anti mafia tanah, guna mensupervisi di setiap instansi hukum.

“Pertanyaannya kenapa kasus mafia tanah bertambah banyak dan tumbuh di mana-mana, padahal bapak sudah berulang kali berteriak bahkan pada sidang kabinet terbatas,” sesal Beathor.

Disisi lain, tidak jelasnya penanganan perkara tanah diduga kuat, ungkap Beathor dilakukan oleh sahabat Presiden Jokowi. Namun terkait hal ini ia sedikit memahami jika pemerintah bersahabat dengan para pelaku bisnis property.

“Lantas kenapa ahli waris dari pemilik tanah itu tidak dibagi keuntungan karena tanah mereka belum dan tidak dibayar oleh para pengembang tersebut,” ungkap Beathor.

Lebih jauh Beathor menyarankan agar Jokowi menempuh cara baru dengan tidak membiarkan kasus perampasan lahan bertarung di Pengadilan. Sebab pada umumnya, berbagai kasus yang dimenangkan oleh warga, tetap saja mafia yang menguasai Lahan.

“Cara baru itu adalah mediasi, bapak panggil dan tegur para pengusaha harus mengayomi warga pemilik tanah. Mediasi itu adalah wujud dari negara hadir dalam perkara perampasan tanah, sehingga setiap tahun jumlah kasus mafia tanah turun drastis atas trobosan kebijakan ini,” demikian Beathor.



Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Slank Siuman dari Jokowi

Selasa, 30 Desember 2025 | 06:02

Setengah Juta Wisatawan Serbu Surabaya

Selasa, 30 Desember 2025 | 05:30

Pilkada Mau Ditarik, Rakyat Mau Diparkir

Selasa, 30 Desember 2025 | 05:19

Bukan Jokowi Jika Tak Playing Victim dalam Kasus Ijazah

Selasa, 30 Desember 2025 | 05:00

Sekolah di Aceh Kembali Aktif 5 Januari

Selasa, 30 Desember 2025 | 04:50

Buruh Menjerit Minta Gaji Rp6 Juta

Selasa, 30 Desember 2025 | 04:07

Gegara Minta Duit Tak Diberi, Kekasih Bunuh Remaja Putri

Selasa, 30 Desember 2025 | 04:01

Jokowi-Gibran Harusnya Malu Dikritik Slank

Selasa, 30 Desember 2025 | 03:45

Pemprov DKI Hibahkan 14 Mobil Pemadam ke Bekasi hingga Karo

Selasa, 30 Desember 2025 | 03:05

Rakyat Tak Boleh Terpecah Sikapi Pilkada Lewat DPRD

Selasa, 30 Desember 2025 | 03:02

Selengkapnya