Berita

Beathor Suryadi/Net

Nusantara

Bersurat ke Jokowi, Beathor Suryadi: Berulang Kali Bapak Teriak, Tapi Kok Mafia Tanah Makin Subur?

SABTU, 02 JULI 2022 | 21:01 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Aktivis senior Beathor Suryadi berkirim surat ke Presiden Joko Widodo terkait keresahanya dengan mafia tanah yang semakin subur di Indonesia.

“Sebagai Penasehat FKMTI, saya ingin memberikan saran untuk Bpk Presiden atas kasus kasus mafia tanah,” kata Beathor dalam surat terbukanya kepada Jokowi yang diterima redaksi, Sabtu (2/7).

Mantan tenaga ahli Kantor Staf Presiden (KSP) ini menguraikan bahwa dari hasil pendalaman serta mempelajari berkas-berkas perkara para korban, ada banyak modus dan cara mafia menguasai lahan warga dengan secara ilegal.


Mereka, kata Beathor, bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk Pengadilan, dimana tempat terakhir berjuang. Padahal ujar Beathor, selama menjabat sebagai Presiden, Jokowi sudah tiga kali memilih Kapolri dan dua kali mengganti Menteri ATR/BPN.

Hingga, sambung Beathor menambahkan, Jokowi pernah membantuk Satgas perecpatan penyelesaian konflik agraria di KSP, lalu menunjuk Wakil Menteri ATR/BPN untuk menjadi komandan tim anti mafia tanah, guna mensupervisi di setiap instansi hukum.

“Pertanyaannya kenapa kasus mafia tanah bertambah banyak dan tumbuh di mana-mana, padahal bapak sudah berulang kali berteriak bahkan pada sidang kabinet terbatas,” sesal Beathor.

Disisi lain, tidak jelasnya penanganan perkara tanah diduga kuat, ungkap Beathor dilakukan oleh sahabat Presiden Jokowi. Namun terkait hal ini ia sedikit memahami jika pemerintah bersahabat dengan para pelaku bisnis property.

“Lantas kenapa ahli waris dari pemilik tanah itu tidak dibagi keuntungan karena tanah mereka belum dan tidak dibayar oleh para pengembang tersebut,” ungkap Beathor.

Lebih jauh Beathor menyarankan agar Jokowi menempuh cara baru dengan tidak membiarkan kasus perampasan lahan bertarung di Pengadilan. Sebab pada umumnya, berbagai kasus yang dimenangkan oleh warga, tetap saja mafia yang menguasai Lahan.

“Cara baru itu adalah mediasi, bapak panggil dan tegur para pengusaha harus mengayomi warga pemilik tanah. Mediasi itu adalah wujud dari negara hadir dalam perkara perampasan tanah, sehingga setiap tahun jumlah kasus mafia tanah turun drastis atas trobosan kebijakan ini,” demikian Beathor.



Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Golkar: Pengganti Adies Kadir di DPR Caleg Suara Terbanyak Berikutnya

Kamis, 29 Januari 2026 | 16:18

Nasib Generasi Emas Terancam Gegara Purbaya Belum Terapkan Cukai MBDK

Kamis, 29 Januari 2026 | 16:16

PAN Dukung Ambang Batas Parlemen Nol Persen dengan Fraksi Terbatas

Kamis, 29 Januari 2026 | 16:10

IHSG Mulai Stabil Usai OJK Respons Peringatan MSCI Terkait Status Pasar Frontier

Kamis, 29 Januari 2026 | 16:05

Amdatara Konsolidasikan Industri AMDK, Perkuat Kolaborasi dengan Pemda

Kamis, 29 Januari 2026 | 15:55

41 Desa di Kabupaten Bekasi Banjir Usai Diterpa Hujan Lebat

Kamis, 29 Januari 2026 | 15:53

Pesawat Jatuh di Kolombia, Seluruh Penumpang Tewas Termasuk Anggota DPR

Kamis, 29 Januari 2026 | 15:51

IHSG Anjlok Dua Hari, Momentum Perbaikan Pasar Modal

Kamis, 29 Januari 2026 | 15:48

Harga CPO Terkerek Lonjakan Minyak Mentah Dunia

Kamis, 29 Januari 2026 | 15:45

PAN Dukung MK Hapus Ambang Batas Parlemen

Kamis, 29 Januari 2026 | 15:42

Selengkapnya