Berita

Bupati Tulungagung periode 2019-2023, Maryoto Birowo/Net

Hukum

Bupati Tulungagung Maryoto Birowo Dicecar KPK Soal Pengajuan Banprov Jawa Timur

JUMAT, 01 JULI 2022 | 16:47 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Bupati Tulungagung periode 2019-2023, Maryoto Birowo dicecar tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal pengajuan bantuan keuangan Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2018 hingga proses pembahasan di DPRD Kabupaten Tulungagung.

Hal itu merupakan salah satu materi yang didalami tim penyidik saat memeriksa Maryoto dan beberapa orang lainnya sebagai saksi dalam perkara dugaan suap pengalokasian anggaran bantuan keuangan Provinsi Jawa Timur periode 2014-2018 untuk Kabupaten Tulungagung.

"Kamis (30/6) bertempat di Polres Tulungagung, Jawa Timur, tim penyidik telah selesai memeriksa saksi-saksi," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Jumat sore (1/7).

Selain Maryoto yang juga merupakan Wakil Bupati Tulungagung periode 2013-2018, saksi-saksi lainnya yang telah diperiksa, yaitu Made Prasetyo selaku Bendahara Pengeluaran Set DPRD Kabupaten Tulungagung.

"Kedua saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan diajukannya bantuan keuangan provinsi Jawa Timur periode 2014-2018 untuk Kabupaten Tulungagung hingga proses pembahasannya di lingkup DPRD Kabupaten Tulungagung," kata Ali.

Sementara itu kata Ali, ada dua saksi yang mangkir saat dipanggil tim penyidik KPK. Keduanya yaitu Nurkhodik selaku Kabid Pembangunan pengembangan SDA Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung; dan Sri Pramuni Pensiunan selaku mantan Kabid Anggaran BPKAD Tulungagung.

"Tidak hadir dan keduanya masih akan dilakukan penjadwalan ulang kembali oleh tim penyidik," pungkas Ali.

KPK pada Selasa (28/6) secara resmi mengumumkan sedang melaksanakan penyidikan berupa pengumpulan alat bukti terkait dugaan suap Banprov ini. Dalam penyidikan ini, KPK telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka.

Namun demikian, KPK baru bisa mengumumkan identitas pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka ketika dilakukan upaya paksa penangkapan maupun penahanan

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kantor Berita Politik RMOL, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara ini. Mereka adalah, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, Budi Setiawan; mantan Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Imam Kambali; politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung 2019-2024, Adib Makarim; dan Agus Budiarto.

Populer

Jika Tak Ada yang Mengusung, Anies Baswedan Hanya jadi Penonton Pilpres 2024

Minggu, 14 Agustus 2022 | 15:20

Amien Rais Bakal Dukung Capres yang Berani Ucapkan Selamat Tinggal pada Oligarki

Jumat, 12 Agustus 2022 | 22:02

Disindir Kasus Brigadir J, Benny K Harman: Daripada Sesat Sebaiknya Mahfud Tanya Langsung ke Jokowi

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:32

Beberapa Hari Sebelum Invasi Ukraina, Pangeran Saudi Gelontorkan Rp 7 Triliun untuk Tiga Perusahaan Rusia

Selasa, 16 Agustus 2022 | 08:19

Kabareskrim Sosok "Jenderal" di Balik Pencabutan Kuasa Bharada E yang Diungkap Deolipa?

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 19:57

Sumber Anggaran Satgassus yang Pernah Dipimpin Ferdy Sambo Dipertanyakan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:15

Partai Besutan Din Syamsuddin Daftar ke KPU, Mayoritas Diisi Kaum Muda

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 11:35

UPDATE

Imparsial: Motif Sensitif dalam Kasus Kematian Brigadir J Harus Dijelaskan

Jumat, 19 Agustus 2022 | 17:30

Bawaslu Sikapi Keberatan Parpol Tak Bisa Ikut Verifikasi dengan Merujuk PKPU 4/2022

Jumat, 19 Agustus 2022 | 17:20

Ambisi Capai Nol Emisi Karbon, Singapura Gencar Impor Listrik Ramah Lingkungan

Jumat, 19 Agustus 2022 | 17:19

KNPI Dukung Penuh Jenderal Sigit Berantas Mafia Judi Online

Jumat, 19 Agustus 2022 | 17:10

Florida Catat Kasus Monkeypox Pertama Pada Anak Usia 4 Tahun

Jumat, 19 Agustus 2022 | 17:07

Kasus Aktif Covid-19 Naik 109 Orang, Meninggal 26 Orang

Jumat, 19 Agustus 2022 | 17:03

KPK Kumpulkan PNBP Rp 301,8 M Semester I 2022, Naik 212 Persen dari Target

Jumat, 19 Agustus 2022 | 16:59

Miliarder China Divonis Penjara 13 Tahun, Perusahaannya Kena Denda Rp 119 Triliun

Jumat, 19 Agustus 2022 | 16:50

Bagi Pimpinan Komisi III DPR, Penetapan Tersangka Putri Candrawathi Sesuai Janji Kapolri

Jumat, 19 Agustus 2022 | 16:39

Ketua Komisi III DPR Jadwalkan Khusus Pemanggilan Kapolri Bahas Kasus Brigadir J

Jumat, 19 Agustus 2022 | 16:38

Selengkapnya