Jamiludin Ritonga: Hanya Elite Politik yang Bisa Atasi Politik Polarisasi

Politik polarisasi atau politik identitas kembali mencuat, seharusnya pada pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang isu ini tidak lagi mencuat lantaran berbahaya bagi keutuhan negara kesatuan republik indonesia (NKRI).

Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga berpendapat bahwa pola politik identitas sangat mudah untuk diakhiri, jika para elit politik mau mengakhirinya. Alasannya, politik polarisasi bermula dari elit politik, sehingga kapan bisa diakhiri ditentutan oleh para elite.

"Jadi, masalahnya ada di tingkat elite politik, bukan massa di akar rumput. Massa di akar rumput hanya mengikuti kehendak elit politik,” ucap Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (30/6).

Jamiluddin menambahkan, para elite politik harus berikrar untuk tidak terlibat dalam politik polarisasi atau identitas. Ikrar tersebut sebaiknya dinyatakan para elite partai politik.

“Bagi yang melanggar ikrar tersebut sebaiknya diberi sanksi. Sanksinya, partai politik tersebut didiskualifikasi dalam Pemilu 2024,” katanya.

Menurutnya, dengan adanya sanksi tersebut, maka politik identitas bisa diredam.

"Kalau ini dipatuhi (ikrar), maka politik polarisasi atau identitas diharapkan dapat diminimalkan pada Pemilu 2024,” tutupnya.