Berita

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata/Repro

Politik

Kata KPK, Kualitas Infrastruktur Indonesia Sangat-sangat Jelek

KAMIS, 30 JUNI 2022 | 10:40 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kualitas infrastruktur di Indonesia disebut dalam kondisi sangat jelek akibat banyaknya praktik-praktik korupsi dalam proses tender hingga pelaksanaannya.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata saat memberikan pembekalan antikorupsi di hadapan Ketua Umum (Ketum) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Oesman Sapta dan jajarannya di acara Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022 di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis pagi (30/6).

Alex membeberkan, berdasarkan perkara yang sudah ditangani KPK, banyak permintaan bahkan praktik tindak pidana korupsi yang dilakukan sejak proses tender, penganggaran, hingga pelaksanaan proyek.


"Coba bayangkan, jika suatu proyek kegiatan nilainya 100 di dalam kontrak, itu dipotong pajak Ppn 10 persen. Kemudian fee taruhlah 10 persen, tingkat keuntungan 10 persen, itu minimal. Kemudian permintaan dari berbagai pihak, entah aparat dan sebagainya 10 persen. 40 persen itu sudah hilang. Jadi kalau masuk ke proyek itu nilainya 60 katanya sudah bagus banget, rata-rata ya cuma 50," ujar Alex.

Akibatnya, kualitas infrastuktur di daerah-daerah pun menjadi sangat buruk.

"Bapak ibu juga yang berasal dari daerah pasti sudah paham, sejauh mana sih kualitas infrastruktur kita, sangat-sangat jelek," tegas Alex.

Alex yang pernah menjadi auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selam 20 tahun ini mengaku prihatin atas proyek infrastruktur yang tidak sesuai harapan.

"Proyek yang katanya pemeliharaan dan perbaikan jalan, baru tiga bulan dilaksanakan kami periksa di lapangan sudah enggak karu-karuan," kritiknya.

Buruknya kualitas infrastruktur di Tanah Air ini juga dipastikan akan berdampak besar pada perekonomian dalam negeri.

"Jadi, hal-hal seperti itu bapak ibu sekalian, sangat-sangat memprihatinkan dan menyedihkan. Kalau infrastrukturnya tidak baik, dampaknya luas, ekonomi masyarakat pasti terganggu," pungkas Alex.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya