Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata/Repro
Kualitas infrastruktur di Indonesia disebut dalam kondisi sangat jelek akibat banyaknya praktik-praktik korupsi dalam proses tender hingga pelaksanaannya.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata saat memberikan pembekalan antikorupsi di hadapan Ketua Umum (Ketum) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Oesman Sapta dan jajarannya di acara Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022 di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis pagi (30/6).
Alex membeberkan, berdasarkan perkara yang sudah ditangani KPK, banyak permintaan bahkan praktik tindak pidana korupsi yang dilakukan sejak proses tender, penganggaran, hingga pelaksanaan proyek.
"Coba bayangkan, jika suatu proyek kegiatan nilainya 100 di dalam kontrak, itu dipotong pajak Ppn 10 persen. Kemudian fee taruhlah 10 persen, tingkat keuntungan 10 persen, itu minimal. Kemudian permintaan dari berbagai pihak, entah aparat dan sebagainya 10 persen. 40 persen itu sudah hilang. Jadi kalau masuk ke proyek itu nilainya 60 katanya sudah bagus banget, rata-rata ya cuma 50," ujar Alex.
Akibatnya, kualitas infrastuktur di daerah-daerah pun menjadi sangat buruk.
"Bapak ibu juga yang berasal dari daerah pasti sudah paham, sejauh mana sih kualitas infrastruktur kita, sangat-sangat jelek," tegas Alex.
Alex yang pernah menjadi auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selam 20 tahun ini mengaku prihatin atas proyek infrastruktur yang tidak sesuai harapan.
"Proyek yang katanya pemeliharaan dan perbaikan jalan, baru tiga bulan dilaksanakan kami periksa di lapangan sudah enggak karu-karuan," kritiknya.
Buruknya kualitas infrastruktur di Tanah Air ini juga dipastikan akan berdampak besar pada perekonomian dalam negeri.
"Jadi, hal-hal seperti itu bapak ibu sekalian, sangat-sangat memprihatinkan dan menyedihkan. Kalau infrastrukturnya tidak baik, dampaknya luas, ekonomi masyarakat pasti terganggu," pungkas Alex.
