Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Indonesia Minta WNI yang Ditahan di Depot Imigrasi Malaysia Segera Dipulangkan

RABU, 29 JUNI 2022 | 21:38 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemerintah Indonesia telah meminta proses pemulangan WNI yang selama ini ditahan di Depot Tahanan Imigresen (DTI) Malaysia.

Permintaan tersebut telah disampaikan oleh perwakilan RI ketika melakukan pertemuan dengan Pengarah Imigresen Wilayah Sabah dan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah (JKNS) Malaysia, seperti dalam keterangan Kementerian Luar Negeri pada Rabu (29/6).

"Dalam pertemuan dengan Imigresen itu, pemerintah RI meminta agar proses pemulangan para deportan dapat segera dilakukan karena risiko pandemi yang sudah rendah, atas biaya negara," kata Kemlu.


Di samping itu, perwakilan RI juga mendorong agar kondisi DTI diperbaiki, baik dari segi akses kesehatan maupun fasilitas sanitasinya.

"Di lain pihak KJRI dan KRI di Sabah juga akan meningkatkan intensitas kunjungan pemantauan, bantuan logistik pakaian, makanan, obat-obatan, alat-alat kesehatan, dan tes PCR dalam proses pemulangan," lanjut Kemlu.

Sebagai tindak lanjut, Duta Besar RI untuk Malaysia, Hermono akan melakukan kunjungan ke Sabah untuk segera mematangkan langkah-langkah tersebut.

Tindakan yang dilakukan Kemlu untuk menindaklanjuti laporan terkait kematian WNI di DTI Tawau dan dugaan adanya penganiayaan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Imigresen Malaysia, sebanyak 18 WNI meninggal dunia di DTI yang berada di negara bagian Sabah untuk tahun 2021, dan 7 orang untuk sepanjang tahun 2022.

"Penyebab utama tingginya kematian itu adalah karena keterlambatan pemulangan para deportan akibat pembatasan perjalanan selama pandemi," urai Kemlu.

Data itu juga sesuai dengan ralat dari Kedutaan Besar Malaysia pada Selasa (28/6) mengenai jumlah WNI yang meninggal di DTI di Sabah. Awalnya Kedubes menyebut jumlah WNI yang meninggal di DTI Sabah sebanyak 149 orang, namun angka tersebut ternyata jumlah keseluruhan WNA.

Laporan terkait kematian WNI di DTI disuarakan oleh Koalisi Buruh Migran Berdaulat (KBMB). Kemlu juga telah melakukan pertemuan dengan KBMB untuk mengklarifikasi data yang mereka miliki.

Populer

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

Kecelakaan Moge di Kulon Progo, Istri Bos Rokok HS Meninggal

Senin, 02 Maret 2026 | 18:54

KAI Wisata Hadirkan Kereta Panoramic Rute Jakarta–Yogyakarta dan Solo

Sabtu, 28 Februari 2026 | 15:37

PKB Kutuk Pembunuhan Ali Khamenei dan Desak PBB Jatuhkan Sanksi ke Israel-AS

Minggu, 01 Maret 2026 | 18:07

UPDATE

Purbaya Soal THR Swasta Kena Pajak: Protes ke Bos Jangan ke Pemerintah

Sabtu, 07 Maret 2026 | 17:35

Immoderma Clinic Hadirkan Remee Pro, Teknologi Baru Injector Skinbooster

Sabtu, 07 Maret 2026 | 17:28

Keterlibatan di BoP, Indonesia Jangan Terjebak Langgam Donald Trump

Sabtu, 07 Maret 2026 | 16:54

Ketika Risiko Bisnis Dipidanakan

Sabtu, 07 Maret 2026 | 16:19

Digelar di Palu, Muswil DPW PPP Sulteng Lancar dan Sesuai Konstitusi

Sabtu, 07 Maret 2026 | 15:35

Komisi I DPR: Pemerintah Harus Konsisten Jalankan Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Sabtu, 07 Maret 2026 | 15:13

Maskapai Saudia Mulai Buka Penerbangan Tujuan Dubai

Sabtu, 07 Maret 2026 | 14:59

Perempuan Bangsa Soroti Keselamatan Anak dan Lansia Saat Mudik

Sabtu, 07 Maret 2026 | 14:44

Purbaya Sudah Cairkan THR Pensiunan Rp11,4 Triliun, ASN Pusat Baru Rp3 Triliun

Sabtu, 07 Maret 2026 | 14:26

Pendapatan PGAS Naik Jadi 3,98 Miliar Dolar AS di 2025

Sabtu, 07 Maret 2026 | 14:07

Selengkapnya