Anggota Komisi VI DPR RI Subardi/Net
Presiden Joko Widodo menyerukan negara anggota G7 dan G20 bersama-sama mengatasi ancaman krisis pangan global.
Pesan itu, disampaikan Presiden Jokowi saat menghadiri forum KTT G7 sesi II dengan topik "Ketahanan Pangan dan Kesetaraan Gender", yang berlangsung di Elmau, Jerman, Senin (27/6).
Anggota Komisi VI DPR RI Subardi mengatakan, pesan Jokowi nyatanya memang menjadi masalah global. Menurutnya, kekhawatiran terkait ancaman pangan global ini menjadi peringatan bagi manajemen pangan di Indonesia.
Dikatakan Subardi, setidaknya ada dua langkah strategis yang harus dipakai oleh seluruh stakeholder pangan nasional untuk mengatasi ancaman krisis pangan.
Pertama, negara wajib mengontrol seluruh ekosistem pangan, mulai dari aspek fisik, seperti rantai pasokan, penawaran dan permintaan (
supply and demand), maupun pemerataan harga.
Kedua, peningkatan kapasitas produksi, termasuk perbaikan jaringan distribusi pangan hingga manajemen stok.
"Bagi saya dua faktor itu akan menguji soliditas ekosistem pangan nasional," ujar Subardi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/6).
Legislator dari Fraksi Nasdem itu mendorong kemampuan holding BUMN Pangan atau ID Food untuk merancang sistem logistik nasional yang kuat.
"Ini momentum agar ID Food yang diluncurkan pada Januari 2022 menjadi penopang sistem logistik nasional. Kita juga punya Bulog yang performanya semakin bagus. Artinya secara kelembagaan kita sudah siap," katanya.
Menurutnya, dengan adanya kelembagaan pangan yang beragam, negara wajib menjamin ketahanan pangan dari segala bentuk tantangan geopolitik dunia. Pemerintah juga dituntut mampu memperbaiki tata kelola pangan dimulai dari tiap lembaga.
"Bulog, PTPN, dan RNI itu kan mitra Komisi VI. Kami selalu mendorong mitra di bidang pangan agar semakin produktif. Ada evaluasi dan inovasi secara berkala," katanya.
Masih kata Subardi, memperkuat sistem logistik nasional akan membantu stabilitas pasokan pangan dalam negeri. Namun, hal ini butuh dukungan dari semua pihak termasuk kepala daerah.
"Ini bukan hanya PR pemerintah pusat. Kepala daerah harus satu visi. Perkuat komoditas unggulan di daerah masing-masing. Juga yang penting adalah nasib petani kita agar lebih sejahtera," demikian Subardi.
