Kepala Bakomstra Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra/Repro
Sikap menolak berkoalisi dengan Demokrat sudah ditunjukkan PDI Perjuangan sejak sebelum terjadinya komunikasi atau silaturahmi di antara para elite yang ada.
Hal itu tergambar dari pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang memastikan partai banteng moncong putih tak akan berkoalisi dengan parpol yang berbeda ideologi, latar belakang historis, dan platform politik.
Kepala Bakomstra Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menanggapi hal tersebut saat menjadi narasumber dalam diskusi virtual Teras Politik (Terpol) yang digelar
Kantor Berita Politik RMOL bertajuk "Belum Nembak, Sudah Ditolak", Selasa (28/6).
"Terkait dengan belum ditembak sudah ditolak, silakan, kalau mau jalan sendirian sampai 2024, kalau mampu silakan kan bisa memenuhi syarat 20 persen, enggak apa-apa juga, kita tidak salahkan dan itu sah-sah saja secara demokrasi," ujar Herzaky.
Bagi Demokrat, koalisi yang sebanarnya adalah yang terjadi pasca terpilihnya presiden, bukan justru sebelumnya atau saat menghadapi pilpres.
"Sebelum itu cuma untuk memenuhi ambang batas. Tapi setelah terpilih presiden, itu kan formasi koalisinya berubah lagi. Nah ini kan menjadi dua hal yang berbeda," tuturnya.
Maka dari itu, Herzaky menegaskan bahwa persoalan koalisi untuk memenuhi ambang batas pencalonan presiden
(presidential threshold) adalah hak masing-masing parpol untuk melakukannya, dan tidak bisa diatur-atur oleh parpol lain yang notabene kini tengah berkuasa di pemerintahan.
"Jadi enggak usah ketakutan juga, kalau ada 4 paslon pemerintahannya tidak akan stabil (nanti setelah terpilih presiden hasil pemilu), karena yang mendukung hanya beberapa persen," katanya.
"Sejarah berbicara bahwa setelah terpilih nanti akan ada konfigurasi ulang, mana yang akan bertahan dan siapa yang menjadi koalisi. Bahkan pada pemilu 2019 kemarin lawan saja bisa masuk ke kabinet. Itu kan fenomena luar bisa," tandas Herzaky.
