Herzaky dalam diskusi Teras Politik (Terpol) Kantor Berita Politik RMOL bertajuk "Belum Nembak, Sudah Ditolak", Selasa (28/6)/Repro
Alasan PDI Perjuangan enggan berkoalisi dengan Partai Demokrat, dinyatakan Sekjennya Hasto Kristiyanto, karena perbedaan platform.
Kepala Bakomstra Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menganggap wajar-wajar saja. Sebab, dalam sebuah pemerintahan pasti ada perbedaan prioritas dalam menjalankan agenda pembangunannya.
"Perbedaan paltform ya wajar saja, karena kan setiap pemerintahan ada perbedaan prioritas," ujar Herzaky dalam diskusi virtual Teras Politik (Terpol) yang digelar
Kantor Berita Politik RMOL bertajuk "Belum Nembak, Sudah Ditolak", Selasa (28/6).
Herzaky menyatakan, platform Demokrat dengan PDIP sangat jelas kentara dari jalannya pemerintahan SBY selama 10 tahun, dengan pemerintahan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan juga Presiden Joko Widodo sekarang ini.
"Misalnya, ketika beliau (SBY) diwarisi jumlah orang miskin 36 juta dari pemerintahan Bu Mega. Setelah 10 tahun memerintah berhasil memangkas angka itu menjadi tinggal 27 juta saja orang miskin di Indonesia. Jadi ada 9 juta orang yang dikurangi dari (kategori) penduduk miskin," papar Herzaky.
"Di era Pak Jokowi ini, lima tahun pertama saja, itu turunnya hanya (menjadi) 25 atau 24 (juta), hanya 3 juta. Ya itu memang berat, dan tahun kan. Kemudian ketika pandemi sempat naik ke 28 (juta), balik ke 27 (juta), dan sekarang di 26 (juta)," sambungnya.
Selain itu, sarjana jebolan Universitas Indonesia ini juga menyebutkan angka pengangguran yang berhasil dikurangi SBY saat memerintah selama 10 tahun jauh lebih banyak ketimbang Jokowi.
"Di era Pak SBY pada 2014 itu bisa dikurangi sehingga 3 juta pengangguran berkurang. Tapi Jokowi selama 5 tahun hanya 140 ribu misalnya," bebernya.
Dari perbedaan platform pemerintahan dari kedua Parpol tersebut, Herzaky menegaskan bahwa masing-masing era memiliki prioritasnya masing-masing.
"Bagi kami (Demokrat), pembangunan yang pro rakyat. Enggak ada juga bagi-bagi sertifikat enggak tahunya tanah bodong atau sertifikat bodong," demikian Herzaky.
