Berita

Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Partai Golkar, Supriansa (tengah)/RMOL

Politik

Di KPK, Golkar Komitmen Bersih dari Money Politic saat Pemilu 2024

SELASA, 28 JUNI 2022 | 12:56 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Menjelang pelaksanaan Pemilihan umum (Pemilu) 2024, Partai Golongan Karya (Golkar) berkomitmen di hadapan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak melakukan pendekatan money politik, tidak melakukan pendekatan-pendekatan korupsi, hingga tidak melakukan pendekatan-pendekatan curang.

Komitmen itu disampaikan langsung oleh Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Partai Golkar, Supriansa usai mengikuti pembekalan antikorupsi dari KPK  dalam program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022 yang diselenggarakan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa siang (28/6).

Supriansa mengatakan, hari ini banyak para pimpinan DPP, DPD Golkar yang hadir di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK. Mulai dari Ketua DPD Golkar, Ketua DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berasal dari Golkar, maupun para kepala daerah seluruh Indonesia yang berasal dari Golkar.


"Kesemuanya ini membuat sebuah komitmen kepada KPK bahwa ke depan, kita akan menjalani pesta-pesta demokrasi yang ada, terutama menghadapi tahun 2024, kita komitmen untuk tidak melakukan pendekatan money politik, tidak melakukan pendekatan-pendekatan korupsi, tidak melakukan pendekatan-pendekatan curang," ujar Supriansa kepada wartawan, Selasa siang (28/6).

Supriansa meyakini, komitmen itu semua akan terbangun dan Golkar berasa di barisan depan dalam rangka berkomitmen untuk tidak korupsi setelah terpilih, baik menjadi anggota DPR, DPRD, maupun kepala daerah.

"KPK juga memberikan beberapa informasi dalam bentuk edukasi yang diberikan nanti kepada masyarakat dan kepada pengurus-pengurus partai yang ada di daerah," pungkasnya.

Partai Golkar pada hari ini telah mendapatkan pembekalan antikorupsi dari Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar dan jajaran di Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK.

Populer

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Polres Tangsel Diduga Gelapkan Barbuk Sabu 20 Kg

Minggu, 21 Desember 2025 | 02:07

Pemberhentian Ijeck Demi Amankan Bobby Nasution

Minggu, 21 Desember 2025 | 01:42

Indonesia, Negeri Dalam Nalar Korupsi

Minggu, 21 Desember 2025 | 01:05

GAMKI Dukung Toba Pulp Lestari Ditutup

Minggu, 21 Desember 2025 | 01:00

Bergelantungan Demi Listrik Nyala

Minggu, 21 Desember 2025 | 00:45

Komisi Percepatan Reformasi Polri Usul Polwan Dikasih Jabatan Strategis

Minggu, 21 Desember 2025 | 00:19

Putin Tak Serang Negara Lain Asal Rusia Dihormati

Minggu, 21 Desember 2025 | 00:05

Ditemani Kepala BIN, Presiden Prabowo Pastikan Percepatan Pemulihan Sumatera

Sabtu, 20 Desember 2025 | 23:38

Pemecatan Ijeck Pesanan Jokowi

Sabtu, 20 Desember 2025 | 23:21

Kartel, Babat Saja

Sabtu, 20 Desember 2025 | 23:03

Selengkapnya